BKAD Kapuas Perpanjang MoU dengan Kejari, Perkuat Penanganan Hukum dan Pengamanan Aset Daerah

Baca Lainnya :

• Bupati Wiyatno Apresiasi Kehadiran DPD RI Teras Narang dalam Agenda Reses di Kapuas0
• Cathlab RSUD Kapuas Siap Beroperasi 2026, Dilengkapi CT-Scan dan Mamografi0
• Pemkab Kapuas Tegaskan Komitmen Pembangunan Kependudukan, Teken Kesepakatan Internalisasi PJPK 2025–0
• Bupati Wiyatno Paparkan Strategi Transmigrasi Lokal dan Tantangan Infrastruktur Kapuas di CNBC Indon0
• Siswi SMPN 2 Selat Boyong Juara 1 Sains Olimpiade JSO Tingkat Provinsi Kalteng0

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kapuas kembali menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas melalui perpanjangan Nota Kesepakatan (MoU) dalam bidang penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, serta penyelamatan aset milik daerah.

Penandatanganan MoU ini digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas, Kamis (19/6/2025), dan ditandatangani langsung oleh Kepala BKAD Kapuas Hj. Marlina, didampingi Kepala Bidang Aset Eko Tejono. Dari pihak Kejari Kapuas, MoU ditandatangani oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Bram Dhananjaya, dengan disaksikan Kasi Intelijen Lucky Kosasih Wijaya serta Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Siswanto.

Kepala BKAD Kapuas Hj. Marlina menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menjawab kompleksitas pengelolaan aset daerah yang makin beragam dan penuh tantangan.

“Banyak aset pemerintah daerah yang saat ini dalam posisi tidak dikuasai secara fisik, bersengketa, atau bahkan terancam berpindah tangan. Karena itu, pendampingan hukum dari Kejaksaan sangat strategis untuk memastikan penyelamatan dan pemanfaatan aset secara optimal,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama ini tidak hanya terbatas pada aspek litigasi, tetapi juga mencakup pendampingan hukum preventif, konsultasi, dan pertimbangan hukum dalam tata kelola aset maupun keuangan daerah.

“Melalui MoU ini, kami berharap Kejari Kapuas dapat terus mendampingi BKAD dalam menyusun langkah-langkah hukum yang tepat, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ini bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan aset yang transparan dan berkelanjutan,” tambah Marlina.

Lebih jauh, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Selain itu, menjadi bentuk nyata dari sinergi antara institusi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam memperkuat pengawasan, perlindungan hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kolaborasi ini bukan hanya simbolik, tapi akan menjadi dasar kuat dalam menjaga aset milik negara agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Heryadi