- Pemdes Lamunti Salurkan BLT Dana Desa kepada 12 KPM
- Fokus Kerja Nyata, Direktur Perusda Barito Utara Jawab Sorotan Publik Terkait Antrean SPBU
- Menebar Benih Kedamaian: Mengapa Pidana Saja Tidak Cukup Memutus Rantai Kekerasan di Sekolah
- Opini Hukum: Emas Ilegal Sebagai Instrumen Pencucian Uang di Era Modern
- Juni Gultom Nahkodai PODSI Kalteng
- Gandeng Pusat Studi Kepolisian, Pemprov dan Polda Kalteng Transformasi Layanan Lalu Lintas Digital
- Perkuat Lumbung Pangan, Pemkab Kapuas Teken Kontrak Swakelola Cetak Sawah di Depok
- Wakil Bupati Kapuas Lepas Kontingen FBIM 2026, Targetkan Prestasi di Palangka Raya
- Gubernur: 80 Persen Peserta Vokasi Harus Putra Daerah
- Pemprov Kalteng Fokus Reaktivasi Peserta JKN Tahun 2026
Berita Fokus Kepastian Hukum: Jaminan Investasi Melalui Transparansi Perizinan

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar: Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Utara
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM - Kepastian hukum menjadi faktor vital yang disoroti oleh Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, M.IP, dalam upaya menarik investasi. Beliau mendesak Pemkab untuk menjamin transparansi dan kecepatan dalam proses perizinan usaha dan investasi.
Baca Lainnya :
- Mendorong Kemitraan Antara Investor Besar dengan Pelaku Usaha Lokal0
- Optimalisasi Program Tanggung Jawab Sosial Selaras Kebutuhan Daerah0
- Sinergi Dunia Usaha Kunci Mengatasi Pengangguran Lokal0
- DPRD Siap Dukung Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi Sehat0
- Pembangunan Barut Wajib Prioritaskan Aspek Lingkungan dan Sosial0
Kepastian hukum adalah prasyarat dasar bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang di Barito Utara. Prosedur perizinan yang berbelit-belit dan tidak transparan dapat menjadi penghalang utama bagi masuknya investasi. DPRD siap mengawasi ketat proses perizinan.
Hj. Mery Rukaini mendorong Pemkab untuk menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service) yang efektif dan berbasis digital. Hal ini akan meminimalkan pertemuan tatap muka dan mengurangi potensi praktik pungutan liar (pungli).
Beliau juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi regulasi daerah agar investor tidak mengalami perubahan aturan di tengah jalan. Konsistensi hukum memberikan kepercayaan penuh kepada dunia usaha.
Komitmen legislatif dan eksekutif terhadap kepastian hukum dan transparansi perizinan adalah kunci utama untuk mewujudkan iklim investasi yang bersih dan berkelanjutan di Barito Utara.
RI
Berita Utama
-
Pemdes Lamunti Salurkan BLT Dana Desa kepada 12 KPM
Pemdes Lamunti Salurkan BLT Dana Desa kepada 12 KPM
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Pemerintah Desa Lamunti, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026 kepada . . .
-
Fokus Kerja Nyata, Direktur Perusda Barito Utara Jawab Sorotan Publik Terkait Antrean SPBU
Fokus Kerja Nyata, Direktur Perusda Barito Utara Jawab Sorotan Publik Terkait Antrean SPBU
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Perusahaan Daerah (Perusda) Barito Utara, PT Mitra Batara Sarana Mandiri, memilih menjawab dinamika publik dengan pembuktian kinerja . . .
-
Perkuat Lumbung Pangan, Pemkab Kapuas Teken Kontrak Swakelola Cetak Sawah di Depok
Perkuat Lumbung Pangan, Pemkab Kapuas Teken Kontrak Swakelola Cetak Sawah di Depok
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas semakin serius dalam memperkuat posisinya sebagai penopang ketahanan pangan daerah melalui perluasan . . .
-
Gandeng Pusat Studi Kepolisian, Pemprov dan Polda Kalteng Transformasi Layanan Lalu Lintas Digital
Gandeng Pusat Studi Kepolisian, Pemprov dan Polda Kalteng Transformasi Layanan Lalu Lintas Digital
PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM – Rapat Kerja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tingkat Daerah Kalimantan Tengah tahun 2026 resmi digelar dengan fokus utama . . .
-
Juni Gultom Nahkodai PODSI Kalteng
Juni Gultom Nahkodai PODSI Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Juni Gultom resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh . . .

















