Warga Keluhkan Perbedaan Layanan BPJS dan Umum di Klinik Kimia Farma Palangka Raya

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Sejumlah warga Kota Palangka Raya mengeluhkan perbedaan pelayanan yang diterima pasien umum dan pasien BPJS di Klinik Kimia Farma yang terletak di Jalan Tambun Bungai. Keluhan tersebut muncul setelah pasien BPJS diarahkan untuk mendaftar secara langsung di tempat, sementara pasien umum masih dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Baca Lainnya :

• Kapal Penumpang Tertabrak Tongkang di DAS Barito, Seluruh Penumpang Selamat0
• Wakil Bupati Kapuas Apresiasi Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak Mata Gratis 0
• Cafe Meet Up Resmi Dibuka, Dukung Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif0
• Pembagunan SPPG Diharapkan Mengoptimalkan Pelayanan ke Ibu Hamil, balita, dan kelompok Rentan0
• Wakil Bupati Kapuas Buka Turnamen Bola Voli Laskar TBN Cup II 2025 di Handel Tabalien0

“Kalau pasien umum bisa daftar lewat WhatsApp, tapi kami yang pakai BPJS disuruh datang langsung dan katanya baru bisa daftar jam enam sore,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui di sekitar lokasi, Senin (8/7).

Menurut warga, sistem ini menyulitkan pasien BPJS yang sebagian besar merupakan masyarakat dengan akses terbatas, baik dari segi waktu maupun transportasi. Mereka berharap adanya perlakuan yang setara bagi seluruh pasien, tanpa membedakan status kepesertaan.

Pihak operator klinik saat dikonfirmasi menyatakan bahwa prosedur tersebut merupakan kebijakan internal yang berkaitan dengan sistem pelayanan pasca pendanaan BPJS ditanggung oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Kimia Farma setempat belum memberikan keterangan resmi.

Sementara itu, masyarakat berharap agar Pemerintah Kota dan pihak BPJS dapat segera duduk bersama dan melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem pelayanan kesehatan, agar keadilan dan kenyamanan pasien tetap menjadi prioritas utama.

Media Potret Kalteng akan terus memantau perkembangan dan menunggu tanggapan resmi dari pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

HT