Wakili Gubernur Kalteng, Kaban Kesbangpol Pimpin Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun 2024
Tim Redaksi

potretkalteng.com - PALANGKA RAYA – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Kalteng mewakili Gubernur Kalteng memimpin Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun 2024, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (5/3/2024).

Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kaban Kesbangpol Katma F. Dirun menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, dan diharapkan melalui forum ini dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan sinergisitas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota terhadap aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Daerah.

Baca Lainnya :

• Jalin Silaturahmi, Kepala Dislutkan Kalteng Terima Kunjungan Kepala DKPP Kabupaten Kapuas0
• Dinas Koperasi UMKM Kalteng Berikan Pendampingan Proses Produk Halal di Kalteng0
• Sekda Kalteng Resmi Launching Program Wakaf Uang Tunai0
• Herson B. Aden Buka Sosialisasi Pendidik Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidikan Tahun 20240
• Sekda Kalteng Buka Pelatihan Pengelolaan BUMDES Tahun 2024 0

Menurutnya, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Ormas sebagai mitra pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyakat merupakan salah satu wadah dalam menjalankan kebebasan tersebut.

“Melalui peran dan aktivitasnya yang strategis Ormas dapat menjadi sinergi dan kerjasama yang baik, guna membantu Pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa” ucapnya.

Selain itu ia menyebut, kegiatan ini juga diharapkan sebagai upaya menciptakan tertib administrasi dan koordinasi dalam pengelolaan data Ormas, baik Pendaftaran dan Pelaporan Aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di daerah, yang merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan Ormas.

“Pada akhirnya menjamin eksistensi Ormas tersebut sebagaimana amanat kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945” sebut Katma.(adv)

Mmckalteng