- DPD GMNI Kalteng Serukan Sikap Kritis dan Objektif Hadapi Dinamika Nasional
- DPMPTSP Kalteng Perkuat Pemahaman Regulasi Perizinan untuk Dorong Investasi Daerah
- Fairid Naparin Ajak Warga Perkuat Kolaborasi di HUT ke-61 Pemkot Palangka Raya
- Diduga Serobot Lahan 18 Hektar, Ahli Waris Somasi PT Bumi Agro Makmur di Barito Selatan
- Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
- RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
- Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
- KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
- Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
- Momentum Tahun Baru Islam 1448 H, Ketua MPC Pemuda Pancasila Palangka Raya Ajak Masyarakat Perkuat S
Ribuan PPPK Paruh Waktu Resmi Gabung, Diminta Tingkatkan Disiplin dan Profesionalisme Kerja

Keterangan Gambar : Foto Pelantikan
PURUK CAHU, INFO PUBLIK – Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan di Murung Raya mencapai ribuan orang. Angka yang signifikan ini menunjukkan besarnya kebutuhan SDM aparatur di Kabupaten Murung Raya.
Baca Lainnya :
- Bupati Mura Tegaskan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bukti Kehadiran Negara dalam Menghargai Pengabdia0
- Bupati Mura Serahkan SK Pengangkatan kepada Ribuan PPPK Paruh Waktu, Tandai Awal Peningkatan Kesejah0
- Bappedalitbang Mura Berkomitmen Tampung dan Saring Seluruh Masukan untuk Finalisasi RPJPD0
- Konsultasi Publik Dihadiri Lengkap DPRD, Forkopimda, dan Kepala OPD, Bukti Komitmen Lintas Sektoral0
- Akademisi Dilibatkan dalam Konsultasi Publik RPJPD untuk Jaminan Kualitas Perencanaan Pembangunan0
Dengan masuknya ribuan pegawai baru berstatus PPPK Paruh Waktu, Bupati Mura berharap akan terjadi peningkatan signifikan dalam disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pengangkatan massal ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga aparatur di sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi umum.
Momen penyerahan SK menjadi penanda dimulainya babak baru bagi ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut, yang kini memiliki tanggung jawab lebih besar sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah.
RI
Berita Utama
-
Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar Zoominar Civil Society and Democracy (CSD) bertajuk “Relasi Kebebasan . . .
-
KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan sikap tegas menolak kelanjutan . . .
-
Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Perkumpulan Pemuda Nusantara melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Mereka . . .
-
Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Ribuan peserta dari berbagai kalangan memadati ruas jalan Kota Kuala Kapuas dalam Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang . . .
-
RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM — Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Barito Utara . . .

















