- Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
- Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
- TP Posyandu Kapuas Ambil Peran dalam Lomba HUT Persit ke-80
- Sekda Kapuas Tekankan Kejelasan Lahan dalam Program Cetak Sawah
- Rapat Digelar Pemkab Kapuas Bahas PPKH untuk Kawasan Transmigrasi Lokal Ngaju Bersinar
- Bupati Kapuas Sambut Kunker Wakapolda Kalteng di Polres Kapuas Dorong Stabilitas Kamtibmas
- Pemkab Kapuas Optimalkan Lahan Cetak Sawah untuk Dukung Ketahanan Pangan
- Wakil Bupati Kapuas Pimpin Musrenbang RKPD 2027 di Kapuas Hulu
- Sekda Kapuas Kunker ke Desa Sei Bakut, Serap Aspirasi Warga
- Bupati dan Sekda Kapuas Audiensi dengan RSUD, Bahas Peningkatan Layanan
Bupati Mura Tegaskan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bukti Kehadiran Negara dalam Menghargai Pengabdia

Keterangan Gambar : Foto Pelantikan
PURUK CAHU, POTRETKALTENG.COM – Bupati Murung Raya, dalam pidatonya saat penyerahan SK, menegaskan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai pengabdian ribuan tenaga honorer.
Baca Lainnya :
- Bupati Mura Serahkan SK Pengangkatan kepada Ribuan PPPK Paruh Waktu, Tandai Awal Peningkatan Kesejah0
- Bappedalitbang Mura Berkomitmen Tampung dan Saring Seluruh Masukan untuk Finalisasi RPJPD0
- Konsultasi Publik Dihadiri Lengkap DPRD, Forkopimda, dan Kepala OPD, Bukti Komitmen Lintas Sektoral0
- Akademisi Dilibatkan dalam Konsultasi Publik RPJPD untuk Jaminan Kualitas Perencanaan Pembangunan0
- RPJPD 2025–2045 Menjadi Fondasi Perencanaan Pembangunan Mura Jangka Panjang0
Pengangkatan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi status kepegawaian mereka, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Status PPPK Paruh Waktu memberikan hak-hak normatif yang lebih terjamin dibandingkan status tenaga kontrak atau honorer sebelumnya.
Bupati Mura menekankan bahwa setelah menerima SK, para PPPK Paruh Waktu harus meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dedikasi mereka sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Langkah pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini menunjukkan prioritas Pemkab Mura untuk menyelesaikan masalah kepegawaian yang telah berlarut-larut, demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.
RI
Berita Utama
-
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Langkah Pemerintah Kabupaten Katingan yang tengah mendorong pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mendapat dukungan penuh dari . . .
-
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM – Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan riil masyarakat yang belum . . .
-
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan langkah preventif serius dengan . . .
-
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Unsur Tripika Kecamatan Kapuas Hulu menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar Jembatan Sei Hanyo karena . . .
-
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kejutan besar melanda lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik . . .

















