Rapat Paripurna DPRD Kalteng Tetapkan Agenda Kerja Tahun 2026

PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah resmi menetapkan Rencana Kerja Tahun 2026 melalui Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (30/09/2025). Rapat dengan agenda tunggal ini menghadirkan Pimpinan dan Anggota DPRD, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung mewakili Gubernur, jajaran Asisten Setda, kepala perangkat daerah, serta kelompok pakar dan tenaga ahli DPRD.

Baca Lainnya :

• DPRD Kalteng Tekankan Pengawasan Sekolah Rakyat Kotim, Vendor Diminta Benahi Layanan0
• Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran.0
• DPRD Kalteng Bersama Pemprov Atur Ulang Agenda Kerja Oktober 20250
• Setelah Disomasi, Bupati Halikinnor Cabut SK Wim Benung dan Tunjuk Kepala Kesbangpol Jadi Plt Kadisb0
• Kalteng Dorong Penggalian Pajak Pasca TKD Dipangkas, DPRD Ingatkan Jangan Bebani Warga0

Rencana kerja tersebut disusun berdasarkan usulan dari Alat Kelengkapan Dewan dan telah melalui proses penyelarasan serta pembahasan bersama Pimpinan DPRD. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kalteng, Riska Agustin, selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa penetapan rencana kerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, serta Peraturan DPRD Kalteng Nomor 1 Tahun 2024 mengenai tata tertib lembaga.

Riska menegaskan bahwa rencana kerja DPRD Tahun 2026 akan menjadi pedoman utama bagi Sekretariat DPRD dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan anggaran. Ia menyebut bahwa fokus utama rencana kerja tersebut mencakup penyelesaian Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, pengawalan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 agar berpihak pada kepentingan masyarakat, penguatan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM DPRD.

Penetapan rencana kerja ini juga sesuai dengan amanat Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 yang mengharuskan penetapan dilakukan paling lambat 30 September. Seluruh rangkaian pembahasan telah dilalui melalui Rapat Gabungan Komisi yang berlangsung pada 23, 26, dan 29 September 2025. Setelah laporan dipaparkan dan disepakati, pimpinan rapat secara resmi menutup Rapat Paripurna, yang turut diikuti hingga akhir oleh Plt. Sekda Leonard S. Ampung bersama kepala perangkat daerah.

“Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Paripurna hari ini dinyatakan selesai dan ditutup,” ujar Riska, sembari menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta rapat. (KY)