- Cegah Pelanggaran Prajurit, Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana Gelar Sosialisasi Operasi Gaktib dan Yustisi
- Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
- Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
- Remaja 17 Tahun Tenggelam di Danau Galian, Tim SAR Lakukan Evakuasi
- DPD LSr LPMT Kapuas Salurkan Bantuan Sosial ke Panti Asuhan Budi Sejahtera, Wujud kepedulian untk an
- Pemkab Barito Timur Gelar Forum Perangkat Daerah, Fokus Sinkronisasi Pembangunan 2027
- Plt Setda Kalteng Tegaskan KHBS Tak Boleh Salah Sasaran, Seluruh OPD Diminta Siap Total
- Rumkit Bhayangkara Palangka Raya Terima Dokter Internship 2026, Perkuat SDM Kesehatan Unggul
- Ketua RT, Ustadz hingga Damang Bakal Terima Insentif Kartu Huma Betang Sejahtera
- Disdagperin Kalteng Gandeng Kejati, Perkuat Pendampingan Hukum dan Kendali Inflasi 2026
Perangkat Daerah Tidak Penuhi Target PAD Harus Dievaluasi

Keterangan Gambar : FOTO : DPRD GUNUNG MAS/POTRET KALTENG PANDANGAN UMUM : Juru Bicara Fraksi Gerakan Nasional DPRD Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan, ketika menyampaikan pandangan umum pada pada rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2025, Senin, 25 Agustus 2025.
KUALA KURUN, POTRETKALTENG.COM - Fraksi Gerakan Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), meminta dilakukan evaluasi terhadap jajaran perangkat daerah, yang realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak sesuai dengan fakta integritas dan target. Ini dalam rangka menuju Tambun Bungai Mandiri.
Baca Lainnya :
- Kepala Sekolah Harus Dievaluasi Kalau Tidak Serius Bekerja0
- Muhammad Enrico Hamlizar Tulis, S.H., M.H. Resmi Terpilih Sebagai Ketua PW Sapma Kalteng0
- Wabup Kapuas Beri Motivasi Purna Paskibraka Tahun 20240
- Wabup Kapuas Pimpin Purnapaskibraka Kunjungi IPDN Jatinangor0
- Muswil III Sapma PP Kalteng, Dorong Pemuda Jadi Pemimpin Masa Depan0
"Harus dilakukan evaluasi, karena kalau target PAD tidak tercapai, maka akan berpengaruh di program dan kegiatan yang sudah dirancang dalam APBD murni maupun perubahan," ucap Juru Bicara Fraksi Gerakan Nasional DPRD Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan, Senin, 25 Agustus 2025.
Di samping itu, kata dia, juga diminta kepada dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga (disdikpora) setempat, agar melakukan inventarisasi yang detail terkait data sarana prasarana pendidikan di seluruh sekolah.
"Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi bahan untuk dibuatkan program/kegiatan di tahun 2026, dalam rangka mendukung program Tambun Bungai Cerdas," jelasnya.
Selanjutnya, dinas pertanian serta dinas perikanan dan ketahanan pangan diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana kepada petani berupa pupuk, benih, bibit dan sarana produksi pertanian, serta mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan).
"Penyediaan sarana dan prasarana itu dalam rangka mendukung ketahanan pangan menuju terwujudnya swasembada pangan, sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029," terangnya.
Terpisah, Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing menyampaikan, pihaknya sepakat untuk dilakukan evaluasi bagi perangkat daerah yang masih belum mencapai target PAD. Apalagi telah ditandatangani pakta integritas oleh perangkat daerah.
"Jika target PAD tidak tercapai, akan mempengaruhi program/kegiatan yang sudah dianggarkan dalam mendukung program Tambun Bungai Mandiri. Saat ini, realisasi PAD mencapai 56,40 persen," ujarnya.
Terkait inventarisasi sarana prasarana pendidikan, dari disdikpora sudah membuat database kondisi sarana prasarana sekolah, yakni rehab rumah dinas guru dan bangun baru, ruang kelas dan tambah ruang, rehab toilet baru, pembangunan ruang guru, ruang laboratorium komputer, pengadaan kursi meja peserta didik, serta pengadaan komputer sekolah tahun 2026.
"Penanganan sarana prasarana sekolah itu dengan nilai Rp33.493.750.000, yang meliputi dana fisik, perencanaan hingga pengawasan," tuturnya.
Kemudian, dinas pertanian juga siap memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana ke petani yakni pupuk, benih, bibit dan sarana produksi pertanian. Hal itu sejalan dengan salah satu program Tambun Bungai Mandiri, yaitu optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), peningkatan produksi pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan.
"Semua itu akan mendapat dukungan stakeholder lain seperti Polri, TNI, Bulog dan pihak terkait untuk menjamin pertanian yang ada berjalan holistik, dari hulu dan hilir," tukasnya.
(Red)
Berita Utama
-
Remaja 17 Tahun Tenggelam di Danau Galian, Tim SAR Lakukan Evakuasi
Remaja 17 Tahun Tenggelam di Danau Galian, Tim SAR Lakukan Evakuasi
SAMPIT, POTRETKALTENG.COM – Tim SAR Gabungan mengevakuasi seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di Danau Galian Bina Karya, Desa Pasir Putih, Kecamatan Ketapang, . . .
-
Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Korps Bhayangkara untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus . . .
-
Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Korps Bhayangkara untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus . . .
-
Cegah Pelanggaran Prajurit, Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana Gelar Sosialisasi Operasi Gaktib dan Yustisi
Cegah Pelanggaran Prajurit, Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana Gelar Sosialisasi Operasi Gaktib dan Yustisi
KAIMANA, POTRETKALTENG.COM – Dalam upaya meningkatkan disiplin dan menekan angka pelanggaran di lingkungan TNI, Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana menggelar sosialisasi . . .
-
Disdagperin Kalteng Gandeng Kejati, Perkuat Pendampingan Hukum dan Kendali Inflasi 2026
Disdagperin Kalteng Gandeng Kejati, Perkuat Pendampingan Hukum dan Kendali Inflasi 2026
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah resmi menjalin Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan . . .

















