Pemkab Katingan Perjuangkan Dana Bagi Hasil Reboisasi dalam Audiensi dengan Menteri Kehutanan

KASONGAN, POTRETKALTENG.COM - Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Katingan, termasuk masalah dana bagi hasil dari sektor kehutanan.

Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M.Si, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018, Kabupaten Katingan belum lagi menerima Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Padahal, Katingan merupakan salah satu daerah dengan luas kawasan hutan yang signifikan di Kalimantan Tengah.

Baca Lainnya :

• Pemkab Katingan Siap Bersinergi dengan PT Jamkrida Kalteng Usai RUPS Tahunan, Fokus UMKM0
• RUPS PT Jamkrida Kalteng Tahun Buku 2024 Bahas Aset Rp262 Miliar, Wabup Katingan Apresiasi Prestasi0
• Kinerja PT Jamkrida Kalteng Menguat, Wabup Katingan Tekankan Perluasan Untuk UMKM0
• Wabup Katingan Hadiri RUPS Tahunan PT Jamkrida Kalteng dan Dorong Perluasan Jangkauan Layanan0
• Penerbitan SK PPPK Tahap II Katingan Tertunda, Pemda Fokus Koordinasi dengan BKN0

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa ketimpangan pembagian hasil dari pengelolaan hutan berdampak langsung pada pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat lokal seharusnya ikut merasakan manfaat ekonomi dari sumber daya alam di wilayahnya sendiri.

Selain membahas DBH-DR, audiensi juga menyinggung pengelolaan karbon yang belum optimal di Kabupaten Katingan. Pemerintah daerah berharap agar kerja sama pusat dan daerah dapat mempercepat realisasi program lingkungan yang berdampak bagi warga.

Bupati menegaskan, Pemkab Katingan berkomitmen memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan hasil hutan, agar tidak hanya menjaga kelestarian alam tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ZR