- Cegah Pelanggaran Prajurit, Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana Gelar Sosialisasi Operasi Gaktib dan Yustisi
- Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
- Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
- Remaja 17 Tahun Tenggelam di Danau Galian, Tim SAR Lakukan Evakuasi
- DPD LSr LPMT Kapuas Salurkan Bantuan Sosial ke Panti Asuhan Budi Sejahtera, Wujud kepedulian untk an
- Pemkab Barito Timur Gelar Forum Perangkat Daerah, Fokus Sinkronisasi Pembangunan 2027
- Plt Setda Kalteng Tegaskan KHBS Tak Boleh Salah Sasaran, Seluruh OPD Diminta Siap Total
- Rumkit Bhayangkara Palangka Raya Terima Dokter Internship 2026, Perkuat SDM Kesehatan Unggul
- Ketua RT, Ustadz hingga Damang Bakal Terima Insentif Kartu Huma Betang Sejahtera
- Disdagperin Kalteng Gandeng Kejati, Perkuat Pendampingan Hukum dan Kendali Inflasi 2026
Pembangunan di Kalteng Perlu Terobosan Besar, Pengamat: Program Agustiar-Edy Patut Diapresiasi

Keterangan Gambar : Keterangan Foto: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 3, H. Agustiar Sabran (tengah kiri) dan H. Edy Pratowo (tengah kanan). (ist)
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran dan H. Edy Pratowo, memikat perhatian publik dengan beberapa program unggulan mereka yang dinilai relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut meliputi akses kartu Huma Betang Sejahtera, ekspansi pembangunan jalan mulus sepanjang 1.000 kilometer, tumbuhkan 300 miliader muda, peningkatan akses kesehatan yang layak, serta anggaran khusus untuk setiap desa dan kabupaten senilai 250 juta dan 150 miliar.
John Retei Alfri Sandi, akademisi dan pengamat politik dari Universitas Palangka Raya (UPR), menyampaikan apresiasi atas visi yang dibawa oleh pasangan calon ini. "Kita harus memberikan apresiasi bahwa pasangan calon ini serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program unggulan yang berpihak pada rakyat. Program seperti bantuan tunai per KK dan penciptaan lapangan kerja sangat penting, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah," ujar John kepada tentangkalteng.id pada Senin, 14 Oktober 2024.
Baca Lainnya :
- DPD Nasdem Barut Ajak Masyarakat Pilih Agi-Saja, Dan Tekankan Kedamaian dalam Pilkada 20240
- Mendorong Penganekaragaman Pangan Lokal Bergizi, Pemkab Gumas Gelar Lomba B2SA0
- Barut Menyala! Ribuan Warga Hadiri Jalan Sehat Berkah0
- Kalteng Menyala, Gubernur Kalteng Pastikan Akhir Tahun 2024 Seluruh Desa Nikmati Listrik0
- Petinju Kalimantan Tengah Berlaga di Melbourne Australia, Minta Doa dan Dukungan Masyarakat0
Namun, meskipun program-program ini dinilai positif, namun pelaksanaannya masih memiliki tantangan tersendiri. "Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana program-program tersebut bisa benar-benar diimplementasikan secara efektif di lapangan. Masyarakat kita masih dihadapkan pada masalah kemiskinan dan sulitnya akses pekerjaan. Program bantuan tunai misalnya, meskipun penting, namun hanya menjadi solusi sementara. Yang lebih dibutuhkan adalah penciptaan lapangan kerja yang stabil dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.
Lebih lanjut, John menyoroti pentingnya program yang mampu menyentuh akar masalah dari kesejahteraan masyarakat. "Jika bicara tentang kesejahteraan, kita berbicara tentang lapangan pekerjaan dan pendapatan. Dalam konteks ini, program yang menjanjikan penciptaan pengusaha muda patut diapresiasi, tetapi harus ada strategi yang jelas untuk mewujudkannya. Mengembangkan industri hilirisasi di Kalimantan Tengah, misalnya di sektor perkebunan sawit, bisa menjadi kunci. Ini akan membuka banyak lapangan kerja baru dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi lokal," jelasnya.
Namun, ada tantangan besar terkait ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah, khususnya dalam sektor perkebunan sawit. "Masyarakat lokal sering kali kesulitan bertahan lama bekerja di sektor ini karena keterbatasan keterampilan dan pelatihan. Perusahaan perlu lebih aktif dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat agar mereka bisa mengakses pekerjaan yang lebih baik, seperti operator alat berat atau supervisor kebun. Ini akan mengurangi konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal, serta meningkatkan kesejahteraan secara nyata," tegasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi fokus lain dari program Agustiar-Edy. Rencana pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer dinilai sangat strategis, namun harus dibarengi dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). "Pembangunan infrastruktur yang masif memang penting, tetapi tanpa SDM yang mumpuni, program-program tersebut tidak akan berdampak signifikan. Pemerintah perlu memperkuat sektor pendidikan agar bisa menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar kerja. Ini bukan hanya soal jumlah lulusan, tetapi kualitas dan relevansi dengan kebutuhan pasar," papar John.
Program pengembangan SDM juga harus terintegrasi dengan industri unggulan di Kalimantan Tengah, seperti perkebunan sawit dan pertambangan. "Kita harus mempersiapkan tenaga kerja yang mampu mengisi posisi-posisi penting di sektor-sektor ini. Misalnya, melalui pelatihan untuk menjadi mandor kebun atau operator alat berat. Ini akan membuka jalan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa harus bergantung pada bantuan tunai semata," tambahnya.
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, John juga menyoroti pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. "Ke depan, pembangunan di Kalimantan Tengah harus mempertimbangkan konsep ekonomi hijau. Tidak bisa lagi kita hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan yang tidak bisa diperbarui. Perlu ada kebijakan yang mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan, seperti bioteknologi atau pengolahan produk unggulan daerah," ungkapnya.
Isu-isu lingkungan juga menjadi sorotan, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. "Pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. SDGs (Sustainable Development Goals) adalah acuan yang harus diadopsi oleh setiap kepala daerah, termasuk pasangan Agustiar-Edy, terutama dalam merancang kebijakan-kebijakan strategis," pungkas John.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
Berita Utama
-
Remaja 17 Tahun Tenggelam di Danau Galian, Tim SAR Lakukan Evakuasi
Remaja 17 Tahun Tenggelam di Danau Galian, Tim SAR Lakukan Evakuasi
SAMPIT, POTRETKALTENG.COM – Tim SAR Gabungan mengevakuasi seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di Danau Galian Bina Karya, Desa Pasir Putih, Kecamatan Ketapang, . . .
-
Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Korps Bhayangkara untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus . . .
-
Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
Kembangkan Kasus Tambang Ilegal Kalimantan, Kapolri Perintahkan Bareskrim Sikat Habis Mafia TPPU Ema
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Korps Bhayangkara untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus . . .
-
Cegah Pelanggaran Prajurit, Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana Gelar Sosialisasi Operasi Gaktib dan Yustisi
Cegah Pelanggaran Prajurit, Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana Gelar Sosialisasi Operasi Gaktib dan Yustisi
KAIMANA, POTRETKALTENG.COM – Dalam upaya meningkatkan disiplin dan menekan angka pelanggaran di lingkungan TNI, Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana menggelar sosialisasi . . .
-
Disdagperin Kalteng Gandeng Kejati, Perkuat Pendampingan Hukum dan Kendali Inflasi 2026
Disdagperin Kalteng Gandeng Kejati, Perkuat Pendampingan Hukum dan Kendali Inflasi 2026
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah resmi menjalin Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan . . .

















