- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Pelantikan Shalahuddin-Felix Beri Kepastian Hukum Eksekusi APBD Barut 2025

Keterangan Gambar : Foto : Pelantikan Shalahuddin-Felix di Palangka Raya
BARITO UTARA, POTRETKALTENG.COM – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati definitif ini membawa implikasi signifikan terhadap pengelolaan APBD Barito Utara. Dengan dilantiknya kepala daerah baru, keputusan-keputusan strategis terkait eksekusi anggaran 2025 kini memiliki kepastian hukum dan politik yang kuat.
Baca Lainnya :
- Dukungan Regional: Pelantikan Bupati Barut Dihadiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Kabup0
- Pelantikan di Ibu Kota Provinsi: Prosesi Pengambilan Sumpah Bupati-Wabup Barut Digelar Khidmat di Pa0
- Janji 100 Hari Kerja: DPRD Barut Siap Kawal Realisasi Perbaikan Infrastruktur Dasar Pasangan Shalahu0
- Sinergi Barut Membangun: Ketua DPRD Mery Rukaini Sampaikan Harapan Kolaborasi Erat dengan Bupati-Wab0
- Tonggak Kepemimpinan Baru: Ketua DPRD Barut dan Anggota Hadiri Pelantikan Bupati-Wabup Periode 2025–0
Selama masa transisi, kebijakan anggaran seringkali berjalan lambat. Kini, kepemimpinan definitif dapat segera mengambil langkah-langkah cepat untuk menindaklanjuti Raperda Perubahan KUA-PPAS 2025 yang baru disepakati.
Ketua DPRD Barito Utara berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru dapat segera menyusun dan mengesahkan Raperda Perubahan APBD 2025, dengan fokus pada program-program unggulan yang telah dijanjikan, termasuk upaya mengembalikan opini WTP BPK di masa mendatang.
Stabilitas kepemimpinan eksekutif ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan publik di Barito Utara tidak lagi terhambat oleh proses transisi.
RI
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















