Muhammad Syauqie Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI Demi Independensi Institusi

Baca Lainnya :

• DPRD Barito Utara Gelar RDP Bahas Penggunaan Jalan Kabupaten KM 30 oleh Perusahaan Tambang0
• Jaga Marwah Adat, Pasukan Merah TBBR Gelar Rapimda I 2026 di Barito Utara0
• Pembangunan Jalan Poros Rampung, DPRD Kapuas dan Bupati Turun Langsung ke Tamban Catur0
• Perkuat Sinergi TNI dan Pemuda, Dandim 1018/Gunung Mas Sambut Kunjungan SAPMA PP0
• PC SAPMA PP GUNUNG MAS SAMPAIKAN PROGRAM UNGGULAN 2026 SAAT SILATURAHMI DENGAN KESBANGPOL0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Anggota DPR RI Komisi V, Muhammad Syauqie, S.Hut, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, posisi tersebut penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Syauqie menilai, keberadaan Polri di bawah Presiden justru memperkuat profesionalisme institusi kepolisian dalam menegakkan hukum. Dengan posisi tersebut, Polri dinilai lebih mampu bekerja secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik praktis.

“Polri harus tetap menjadi penjaga harkamtibmas. Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri bisa lebih independen dan tidak terseret kepentingan politik tertentu,” ujar Syauqie dalam keterangannya.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang digelar di DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam rapat itu, Komisi III menyampaikan delapan poin reformasi Polri sebagai pedoman pembenahan institusi kepolisian ke depan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa salah satu poin utama reformasi tersebut adalah menempatkan Polri tetap berada di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian. 

Ketentuan ini merujuk pada Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

ZR