Dukung WFH, DPRD Palangka Raya Tegaskan Bukan Ajang Liburan

Baca Lainnya :

• Nasib Naas ! Sudah Bayar Dp Rp.70 Juta Rupiah, Malah Dapat Mobil Rusak0
• Terima PW Sapma PP Kalteng, Wakil Ketua III DPRD Dukung Rakerwil Mendatang0
• Terekam CCTV, Aksi Pencurian Kotak Amal Terjadi di Kelurahan Jambu0
• Bukan Sekadar Seremoni, May Day 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Buruh di Kalteng0
• Sukses Besar, HUT Kapuas 2026 Hadirkan Artis Nasional Meriahkan Malam Puncak HUT Kapuas0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan catatan pelaksanaannya harus tetap disiplin dan bertanggung jawab.

Menurutnya, WFH merupakan bagian dari sistem kerja yang sah, bukan berarti memberikan kelonggaran bagi ASN untuk tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Kita mendukung WFH. Namun, jangan sampai disalahartikan sebagai libur. ASN tetap harus bekerja, hanya saja dilakukan dari rumah,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Khemal menegaskan, pihaknya tidak akan mentoleransi apabila ditemukan ASN yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti bepergian atau berlibur di luar rumah saat jam kerja.

“Kalau ditemukan ada ASN yang justru traveling saat WFH, tentu harus ditindak tegas. Ini menyangkut disiplin dan tanggung jawab sebagai pelayan publik,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kebijakan WFH umumnya diterapkan bagi ASN di bawah eselon III, seperti kepala subbagian dan kepala seksi, sementara pejabat eselon II dan III tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, DPRD mendorong Inspektorat Kota Palangka Raya melakukan pengawasan secara berkala, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak).

“Kita akan minta Inspektorat untuk memantau langsung pelaksanaan WFH. Pastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah, bukan memanfaatkan waktu untuk kegiatan di luar pekerjaan,” jelasnya.

Khemal juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas, terlebih di tengah fleksibilitas sistem kerja yang diberikan pemerintah.

“WFH harus dimaknai sebagai bentuk kepercayaan. ASN harus menjawab itu dengan kinerja yang optimal, bukan justru menyalahgunakannya,” pungkasnya. (Yz)