- Sengketa Lahan Berdarah di Teweh Timur: 5 Nyawa Melayang, 3 Terduga Pelaku Ditangkap
- Aisyah Thisia Agustiar Sabran: Perempuan Berdaya, Daerah Maju
- Momentum Kartini, Gubernur Tegaskan Kepemimpinan Pro-Perempuan
- Gubernur Soroti Overkapasitas RSUD dr. Doris Sylvanus, Sistem Rujukan Dinilai Belum Optimal
- Wabup Dodo Tinjau Pasar Blok R, Pastikan Stabilitas Harga dan Sinkronisasi Data Inflasi
- Wabup Dodo Hadiri KKR Paskah API Kapuas, Ingatkan Kewaspadaan Terhadap Kebakaran Lahan
- Peringati Hari Kartini, Legislator Barut, Hj. Nety Herawati Ajak Perempuan Barito Utara Terus Berino
- Adopsi Mekanisme Plea Bargaining dalam Formulasi Hukum Acara Pidana Indonesia
- Marwah Hukum Pidana Klasik: Menjaga Pilar Legalitas di Tengah Arus Perubahan
- Evolusi Hukum Pidana Modern: Integrasi Keadilan Rehabilitatif dalam Sistem Hukum Nasional
Dugaan Keterlibatan PTT Honorer dalam Kampanye, Bawaslu Palangka Raya Angkat Bicara

Keterangan Gambar : Komisioner Bawaslu Kota Palangka Raya, Yansen (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa)
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dugaan keterlibatan seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) berinisial B dalam kampanye terselubung untuk salah satu pasangan calon (paslon) mengundang perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya.
Komisioner Bawaslu Kota Palangka Raya, Yansen (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa), menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran mendalam terkait isu ini, yang dianggap melanggar kode etik kepegawaian dan prinsip netralitas dalam pemilihan kepala daerah.
Baca Lainnya :
- Sei Hanyo Dilanda Banjir, Legislator Kapuas Minta Pemkab Kapuas Turun Tangan0
- Herson Harapkan Kegiatan Monev dari KI Tingkatkan Kapasitas SDM PPID 0
- Gubernur Kalteng Umumkan Beasiswa untuk 500 Anak di Gunung Mas0
- Gubernur Kalteng Kunjungan Kerja ke Kabupaten Gunung Mas0
- Gubernur Kalteng Ajak Masyarakat Gunung Mas Berpartisipasi dan Netral dalam Pilkada 20240
Yansen menjelaskan bahwa penyelidikan bertujuan untuk memastikan apakah PTT tersebut benar aktif di instansi pemerintah dan untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan.
"Kami juga akan mempelajari dasar hukum yang ada mengenai larangan bagi PTT dan honorer dalam politik praktis," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Emi Abriyani, yang dihubungi untuk memberikan klarifikasi, belum memberikan tanggapan resmi.
Namun, salah satu sumber berita menyebutkan bahwa inspektorat telah memulai pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Bawaslu sendiri mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu dengan melaporkan dugaan pelanggaran, disertai identitas terlapor, bukti, dan kronologi kejadian.
Dengan langkah ini, Bawaslu berkomitmen memastikan pemilu yang adil dan transparan di Palangka Raya.
Yudha
Berita Utama
-
Hadapi Ancaman Kekeringan, Wabup Barito Utara Hadiri Rakornas Swasembada Pangan di Jakarta
Hadapi Ancaman Kekeringan, Wabup Barito Utara Hadiri Rakornas Swasembada Pangan di Jakarta
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan didampingi Kepala Dinas Pertanian H. Adi Haryadi menghadiri Rapat Koordinasi . . .
-
Hadapi Ancaman Karhutla, Pemkab Barito Utara Perkuat Sinergi dengan Aparat
Hadapi Ancaman Karhutla, Pemkab Barito Utara Perkuat Sinergi dengan Aparat
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat sinergi dengan aparat keamanan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan . . .
-
Tragedi Berdarah di Perbatasan Kalteng-Kaltim: Satu Keluarga Diserang Brutal, Lima Orang Tewas
Tragedi Berdarah di Perbatasan Kalteng-Kaltim: Satu Keluarga Diserang Brutal, Lima Orang Tewas
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Peristiwa pembunuhan sadis mengguncang kawasan perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah PT Timber Dana, . . .
-
Evolusi Hukum Pidana Modern: Integrasi Keadilan Rehabilitatif dalam Sistem Hukum Nasional
Evolusi Hukum Pidana Modern: Integrasi Keadilan Rehabilitatif dalam Sistem Hukum Nasional
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Hukum pidana modern tidak lagi memandang sanksi sebagai bentuk pembalasan fisik semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak . . .
-
Wujudkan Transparansi, Wakil Bupati Barito Utara Serahkan LKPD 2025 ke BPK RI Kalteng
Wujudkan Transparansi, Wakil Bupati Barito Utara Serahkan LKPD 2025 ke BPK RI Kalteng
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah dengan menyerahkan Laporan Keuangan . . .

















