DPRD Barito Utara Bahas Penurunan Gaji PPPK Paruh Waktu DLH

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti penurunan penghasilan yang dialami sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DLH, BKPSDM, dan Bagian Hukum Setda Barito Utara, Kamis (22/1/2026).

Baca Lainnya :

• DPRD Barito Utara Apresiasi Rencana Pembentukan BLK Berbasis Industri0
• DPRD Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Dampak Angkutan Batu Bara 0
• DPRD Barito Utara Minta Perusahaan Tambang Perhatikan Dampak Jalan Hauling0
• Wakil Ketua DPRD Barito Utara Tinjau Fasilitas SMPN 2 Muara Teweh0
• DPRD Dorong Layanan PBB Keliling Menjangkau Seluruh Kecamatan di Barito Utara0

RDP dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, setelah adanya keluhan dari para petugas kebersihan yang mengalami penurunan penghasilan usai perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.

Dalam rapat tersebut terungkap sebanyak 25 dari total 38 PPPK Paruh Waktu mengalami penyesuaian penghasilan. DPRD menilai kondisi itu perlu dikaji lebih lanjut, terutama bagi petugas lapangan yang memiliki beban kerja dan jam kerja berbeda dibanding pegawai administrasi.

Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan pentingnya koordinasi antara DLH, BKPSDM, dan Bagian Hukum Setda guna mencari solusi yang adil bagi para pekerja. DPRD juga mendorong adanya penyesuaian penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku agar hak pekerja tetap terpenuhi.

Sementara itu, Plt Kepala DLH Barito Utara, drg. Dwi Agus Setijowati, menyampaikan bahwa skema PPPK Paruh Waktu mengikuti aturan yang berlaku dan tidak sepenuhnya didasarkan pada jenjang pendidikan. DPRD menegaskan akan terus mengawal hasil RDP tersebut demi memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi para petugas kebersihan di Barito Utara.