Pemko Palangka Raya Gelar Bimtek Katalog Elektronik Versi 6 untuk Percepat Belanja Daerah

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Transaksi dan Pembayaran pada Katalog Elektronik Versi 6 Tahun 2025, bertempat di Ballroom Hotel Luwansa, Rabu (18/6/2025).

Kegiatan ini menyasar para bendahara pengeluaran, pejabat pengadaan, serta pelaku UMKM yang telah masuk dalam sistem e-Katalog lokal.

Dorong Efisiensi dan Akuntabilitas Pengadaan

Kepala Bagian PBJ Setda Kota Palangka Raya, Mardian Ardi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis peserta terhadap fitur-fitur baru, alur transaksi, serta mekanisme pembayaran dalam sistem katalog elektronik versi terbaru.

“Melalui Bimtek ini, kami ingin mendorong realisasi belanja pemerintah secara lebih efektif, efisien, dan transparan,” ujar Mardian.

Ia menekankan, pemahaman yang menyeluruh sangat penting agar proses pengadaan tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel dan bebas dari kesalahan administratif maupun teknis.

“Dengan memahami sistem ini secara utuh, potensi keterlambatan pembayaran dapat ditekan, dan risiko temuan dalam audit keuangan bisa diminimalkan,” imbuhnya.

Libatkan UMKM dan Seluruh Perangkat Daerah

Bimtek kali ini diikuti oleh 34 bendahara pengeluaran dari seluruh perangkat daerah, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, serta 100 pelaku UMKM yang telah terdaftar dalam e-Katalog lokal Pemerintah Kota Palangka Raya.

Para peserta mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan – LKPP RI, KPP Pratama, dan Bank Kalteng.

Ajakan Aktif dan Progresif

Mardian mengajak seluruh peserta untuk tidak sekadar hadir, tetapi juga aktif berdiskusi dan menggali informasi sebanyak mungkin, agar materi yang disampaikan bisa diterapkan secara maksimal di unit kerja masing-masing.

“Ini bukan hanya soal memahami sistem, tapi juga tentang komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada pemberdayaan ekonomi lokal,” tegasnya.

RH