PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM-Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mempelajari penerapan perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan riset dan inovasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah.
Kegiatan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Ir. Lohing Simon, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Rusdi Gozali, serta jajaran anggota Komisi IV lainnya. Agenda tersebut difokuskan pada studi komparatif mengenai formulasi kebijakan perencanaan pembangunan, integrasi hasil riset dalam tata ruang, serta strategi pengembangan inovasi pelayanan publik.
Rombongan DPRD Kalteng diterima jajaran pimpinan dan tim teknis Bapperida Kabupaten Bekasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Pertemuan berlangsung dengan pembahasan terkait skema pembiayaan, integrasi data perencanaan, hingga pengembangan ekosistem inovasi daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Ir. Lohing Simon, menyampaikan bahwa Bapperida memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan yang didukung riset terukur dapat membantu memastikan setiap alokasi anggaran untuk infrastruktur dan program prioritas memiliki dasar yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
> “Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terluas yang memiliki kompleksitas tata ruang tinggi. Kami melihat Bapperida Kabupaten Bekasi mampu menyelaraskan riset kewilayahan dengan perencanaan pembangunan strategis. Pengalaman ini sangat relevan untuk diadopsi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemetaaan wilayah di Kalimantan Tengah,” ujar Lohing Simon di sela-sela kegiatan.
Lohing menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki tantangan geografis tersendiri. Karena itu, keterpaduan data riset dari Bapperida maupun Bappedalitbang dinilai penting agar pembangunan jalan, jembatan, dan penataan kawasan dapat dilakukan secara terarah serta tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan maupun wilayah yang memiliki izin usaha.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Rusdi Gozali, menilai penguatan kelembagaan riset dan inovasi dapat menjadi salah satu faktor pendorong percepatan pembangunan daerah.
Menurutnya, Bapperida perlu menjadi penghubung antara hasil penelitian akademisi, kebutuhan masyarakat, dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil riset tidak hanya berhenti sebagai kajian, tetapi dapat menjadi dasar dalam menentukan program pembangunan.
“Perencanaan tanpa riset yang kuat akan berisiko melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Melalui kunker ini, kami mempelajari bagaimana Bapperida Kabupaten Bekasi memfasilitasi riset daerah serta mengelola kelayakan proyek-proyek prioritas sebelum dieksekusi oleh dinas teknis,” tegas Rusdi Gozali.
Dalam pemaparannya, Bapperida Kabupaten Bekasi menjelaskan pengalaman transformasi kelembagaan dari Bappeda menjadi Bapperida. Perubahan tersebut memperkuat fungsi riset dan inovasi daerah sesuai amanat Peraturan Presiden dan BRIN.
Penguatan kelembagaan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan integrasi hasil riset ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD.
Jajaran Komisi IV DPRD Kalteng yang mengikuti kunjungan kerja tersebut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Bapperida Kabupaten Bekasi dalam memberikan informasi mengenai sistem perencanaan, riset, dan inovasi daerah.
Hasil studi komparatif tersebut nantinya akan dihimpun dalam laporan resmi dan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja bersama mitra teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sejumlah perangkat daerah yang menjadi mitra pembahasan antara lain Badan Planologi/Bappedalitbang, Dinas PUPR, serta perangkat daerah terkait lainnya.
Ir. Lohing Simon menegaskan DPRD Kalteng akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih matang, berbasis riset, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Hasil studi komparatif ini menjadi modal berharga bagi kami di legislatif untuk terus mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar memperkuat riset daerah, merapikan perencanaan tata ruang, dan mempercepat inovasi pelayanan publik di seluruh pelosok Kalteng,” tutup Lohing Simon. (NV)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!