Pemkab Kapuas Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat Sinkronisasi Data dan Intervensi Pasar

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui sinkronisasi data harga komoditas dan evaluasi intervensi pasar. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Sinkronisasi Program Satu Data Inflasi Kabupaten Kapuas di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Rabu (9/9/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, dan dihadiri Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Nasrullah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Akhmad Ronni Anwar, Asisten II Setda Kapuas, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Inspektur Kabupaten Kapuas, serta sejumlah perangkat daerah teknis terkait.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Kapuas bersama BPS membahas penyelarasan metodologi pendataan harga komoditas. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan data yang dihimpun dari lapangan memiliki acuan yang seragam dan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi.

Sekda Kapuas menekankan pentingnya respons cepat dan tepat terhadap perkembangan harga bahan pokok. Untuk mencegah perbedaan data di lapangan, perangkat daerah teknis diminta menyamakan titik lokasi pengamatan dan jenis komoditas yang menjadi acuan sesuai standar BPS.

Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM. Penyelarasan tersebut akan diperkuat melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU).

Usis juga menyampaikan bahwa perbedaan pandangan dalam pembahasan teknis merupakan hal yang wajar selama bertujuan menghasilkan kebijakan terbaik bagi daerah.

“Perbedaan pendapat dalam diskusi itu hal yang lumrah. Kesimpulan akhirnya adalah apa yang terbaik untuk daerah, karena kita ini adalah satu tim menuju Kabupaten Kapuas yang semakin bersinar,” tegasnya.

Rapat juga menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat koordinasi antara BPS dan Pemkab Kapuas sebelum rilis angka inflasi bulanan, mengoptimalkan intervensi pasar melalui Sekretariat TPID, serta menangani lahan pertanian yang terdampak serangan hama melalui bantuan benih pada APBD Perubahan.

Pemkab Kapuas berharap rapat evaluasi yang akan dilakukan secara rutin tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan data yang lebih akurat dan langkah intervensi yang tepat, pengendalian inflasi serta ketersediaan pasokan pangan di Kabupaten Kapuas diharapkan semakin efektif. (HR)