PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Aktivitas alat berat yang cukup masif di berbagai wilayah Kalimantan Tengah dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kalteng pun mendorong pemerintah daerah memperkuat pendataan dan pengawasan terhadap alat berat yang beroperasi di wilayah tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, mengatakan keberadaan alat berat dalam jumlah besar semestinya dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Alat berat tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan usaha dan pembangunan, termasuk sektor food estate.
Menurut Freddy, persoalan utama yang perlu dibenahi adalah pendataan. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan seluruh alat berat yang masuk dan beroperasi di Kalteng tercatat dengan jelas sehingga potensi penerimaan pajaknya dapat dihitung dan dioptimalkan.
Ia menyebut terdapat ribuan alat berat yang masuk ke Kalteng untuk berbagai kegiatan. Namun, sebagian di antaranya belum terdata secara maksimal sehingga belum memberikan manfaat yang optimal bagi PAD.
“Masih banyak alat berat yang belum didata sehingga belum memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan daerah,” ujar Freddy, Senin (31/8/2026).
Ia menjelaskan, salah satu kendala pendataan terjadi karena pembelian alat berat dilakukan melalui kantor pusat perusahaan yang berada di luar Kalteng. Kondisi tersebut membuat sejumlah administrasi dan kewajiban perpajakan dilakukan di luar daerah, meskipun alat berat kemudian digunakan di Kalteng.
Selain itu, pembelian alat berat secara tunai juga dinilai menyulitkan proses penelusuran. Sementara alat berat yang diperoleh melalui pembiayaan atau leasing cenderung memiliki rekam administrasi yang lebih mudah dilacak.
Keberadaan dealer alat berat yang sebagian besar berada di luar Kalteng juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, diperlukan sistem pendataan serta pengawasan yang lebih kuat agar alat berat dari luar daerah tetap dapat terpantau selama beroperasi di Kalteng.
Freddy juga menyoroti sektor kendaraan bermotor. Menurutnya, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih dapat ditingkatkan, mengingat masih terdapat kendaraan yang menunggak pajak.
Ia menegaskan, pembenahan database dan pengawasan menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan berbagai potensi penerimaan daerah. Dengan demikian, aktivitas alat berat maupun kendaraan bermotor yang beroperasi di Kalteng dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. (ET)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!