TPHP Kalteng Lakukan Evaluasi Menyeluruh Proyek Cetak Sawah 2025, Fokus pada Percepatan dan Efektivi

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.COM– Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2025. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (8/7/2025) di Aula Dinas TPHP ini bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak kerja serta mencapai target luasan yang telah ditetapkan.

Baca Lainnya :

• DPRD Sambut Baik Edukasi Bahaya Narkoba dan Judi Online ke Peserta Didik0
• Legislator DPRD Kapuas H. Fahmi Apresiasi Kegiatan Panen Raya Padi di Bataguh 0
• DPRD Harapkan Program Sekolah Rakyat Tepat Sasaran0
• Bupati Kapuas Bersama Gubernur Kalteng Panen Raya Padi di Kecamatan Bataguh0
• Ketua TP PKK Kapuas Hadiri HUT ke-45 Dekranas, Dorong Daya Saing Perajin Lokal0

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Rendy Lesmana, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya penyedia jasa konstruksi, tim pengawas dari delapan perguruan tinggi negeri, tim teknis dari pusat dan daerah, serta perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Turut hadir sebagai narasumber, Sulistyorini selaku Pengendali Teknis dari Inspektur I Itjen Kementan. Sementara itu, Inspektur I Itjen Kementan, Andry Asmara, hadir secara virtual bersama Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Dalam laporannya, Rendy menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan proyek di lapangan masih relatif lambat. Salah satu faktor utama penghambat adalah keterbatasan alat berat yang dimiliki penyedia jasa, meskipun jumlah tersebut telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Dari target keseluruhan 93.496 hektare, baru sekitar 67.149 hektare yang telah memasuki tahap kontrak kerja.

“Evaluasi kami lakukan secara bertahap melalui pembagian tiga desk, yaitu perusahaan prioritas, perusahaan dengan kontrak hampir berakhir, serta perusahaan yang masih memiliki waktu pelaksanaan cukup panjang,” ungkap Rendy.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara seluruh pihak, termasuk tim pengawas dari perguruan tinggi seperti Universitas Palangka Raya, IPB, ITS, UB, UNPAD, UNS, dan POLITALA. Peran aktif mereka sangat dibutuhkan untuk memastikan proyek cetak sawah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Beberapa langkah tindak lanjut yang telah disepakati antara lain:

• Penyusunan ulang jadwal pelaksanaan kerja,

• Pemetaan lahan yang belum dikerjakan,

• Peningkatan koordinasi lintas sektor.

“Evaluasi akan dilakukan setiap bulan dan dilaporkan ke pemerintah daerah serta pusat. Harapannya, program ini mampu mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah,” tambah Rendy.

Dari sisi pengawasan pusat, Inspektur I Kementerian Pertanian, Andry Asmara, menegaskan bahwa pelaksanaan proyek harus menghasilkan lahan yang siap tanam, bukan hanya sebatas kegiatan land clearing atau leveling. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

“Penyedia jasa yang tidak memiliki alat berat atau tidak menunjukkan progres signifikan akan dikenakan sanksi, termasuk pemutusan kontrak. Proses verifikasi keberadaan alat berat sedang berjalan, dan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban akan kami tindaklanjuti,” tegas Andry.

Turut hadir secara luring dalam rapat ini, Tim Teknis Cetak Sawah dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan, tim pengawas dari berbagai perguruan tinggi, serta Kepala Bidang PSP Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Fahlita Robina, bersama tim teknis cetak sawah tingkat provinsi.(yin)

mmc kalteng