Reses di Bartim, Purdiono Serap Keluhan Warga Terkait Infrastruktur Dasar di Tiga Desa

Baca Lainnya :

• Harga Cabai Anjlok, Petani Kapuas Terpaksa Buang Panen: Komisi II DPRD Kalteng Soroti Tata Niaga yan0
• Rencana Pembangunan Bendungan Muara Juloi Terancam Tertunda akibat Efisiensi Anggaran0
• DPRD Kalteng Minta Penjelasan Terbuka soal Antrean BBM yang Kian Panjang0
• Dewan Kalteng Minta Pemerataan Infrastruktur Kesehatan Diprioritaskan0
• DPRD Kalteng Serukan Percepatan Pembangunan Jalan Pertanian demi Tingkatkan Distribusi dan Kesejahte0

PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM– Ketersediaan infrastruktur dasar kembali menjadi isu utama yang disampaikan warga saat Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Barito Timur. Dalam kunjungannya ke beberapa desa, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan terkait layanan publik yang selama ini masih dirasakan kurang memadai.

Pada reses perseorangan masa sidang I tahun 2025 tersebut, Purdiono mengunjungi tiga lokasi, yakni Desa Balawa, Maipe, dan Sarapat. Warga memanfaatkan momentum itu untuk mengajukan usulan-usulan prioritas yang mereka harapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Keluhan yang disampaikan mayoritas berkisar pada minimnya sarana pendukung kehidupan sehari-hari di desa.

Purdiono menjelaskan bahwa sejumlah kebutuhan yang muncul antara lain perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, penyelesaian batas wilayah, serta penyediaan air bersih. Ia menyebutkan, kurangnya fasilitas tersebut membuat aktivitas masyarakat tidak berjalan optimal dan menjadi hambatan peningkatan kesejahteraan di pedesaan.

Menurut Purdiono, pemerataan pembangunan sangat penting agar masyarakat desa tidak tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Aspirasi yang dihimpun selama reses akan ia bawa ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan daerah. Legislator dari Dapil IV ini menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di wilayah pemilihannya dan memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat.(KL)