Raih Kepercayaan Publik, Kapolri Tekankan Personel Terus Kawal Kebijakan Pemerintah
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Hal itu dilakukan untuk terus berkomitmen mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sigit saat menggelar video conference pengarahan kepada seluruh anggota mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres jajaran, Kamis (18/8).

"Kenapa ini harus kita lakukan, karena kepercayaan publik terhadap Polri ini menjadi sangat penting. Kita masih menghadapi tugas-tugas ke depan yang luar biasa. Tantangan-tantangan yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan untuk mengawal kebijakan pemerintah," kata Sigit. 

Baca Lainnya :

• Semarakkan Hut RI ke-77, Ketua DAD Adakan Beragam Lomba0
• Persiapan Capai 95 Persen, Atlet Sepeda Nasional Mulai Berdatangan ke Palangka Raya0
• Pimpin Upacara Peringatan HUT RI ke-77, Gubernur Kalteng Sampaikan Ini0
• Hut RI Ke-77, Gubernur Kalteng Berikan Bingkisan Kepada Veteran0
• Peringati Hut RI ke-77, Gubernur Kalteng Gelar Ramah Tamah Veteran dan Paskibra0

Keterangan gambar : Hasil survei yang mendapatkan Polri meraih kepercayaan publik

Tantangan yang saat ini masih dihadapi, kata Sigit, diantaranya adalah masih terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia. Tren positif penanganan dan pengendalian virus corona harus terus dijaga, dan itu membutuhkan peran dari TNI-Polri beserta stakeholder lainnya. 

"Kita lihat bahwa sampai sekarang yang namanya Covid-19 dan varian barunya yang saat ini sampai di BA-275 terus masih ada. Ini tentunya juga berdampak pada aktivitas terkait dengan kegiatan ataupun roda ekonomi," ujar Sigit. 

Selain Pandemi Covid-19, Sigit memaparkan bahwa, situasi global seperti konflik Rusia dan Ukraina juga mulai berdampak ke Indonesia. Belum lagi, menurut Sigit, dewasa ini, Indonesia sudah masuk ke tahun politik. 

Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, ancaman potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Semua hal tersebut, ditekankan Sigit, membutuhkan peran dari TNI-Polri serta pihak terkait lainnya. 

"Dan tentunya peran dari seluruh rekan-rekan untuk betul-betul bisa tampil bisa hadir di masyarakat dan kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kita rendah, maka akan berat buat kita menghadapi semua itu," ucap Sigit. 

Disisi lain, Sigit mengungkapkan, kedepannya terdapat pula kebijakan-kebijakan Pemerintah yang harus terus dikawal Polri terkait dengan terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Mengingat, Indonesia saat ini telah mengalami kenaikan pertumbuhan perekonomian di kuartal kedua sebesar 5,44 persen. Kemudian, Sigit menekankan, Polri juga harus terus mengawal swasembada beras yang sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir untuk kedepannya terus dipertahankan. 

"Ini seiring dengan pembangunan proyek-proyek strategis seperti bendungan, embung, infrastruktur, yang terbangun dengan baik dan ini harus kita jaga karena ini adalah kunci dari semuanya," tutur Sigit. 

Program Pemerintah lainnya yang harus dikawal, dikatakan Sigit, yakni soal realisasi investasi yang merubah paradigma dari Jakarta sentris menjadi Indonesia sentris. Lebih dalam, Sigit juga menyorot soal daerah yang mengalami inflasi. Ia berharap, personel Polri dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengendalian terkait hal tersebut. 

"Berikan pendampingan kepada pemerintah daerah, ada dana tidak terduga atau anggaran tidak terduga yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi inflasi, jadi tolong rekan-rekan wilayah cek ke pemerintah daerah. Karena apa, sampai saat ini penggunaan anggaran APBD masih 39 persen, jadi masih jauh dari apa yang kita harapkan, harapan kita ini sudah bulan Agustus harapan pemerintah tentunya minimal separuhnya, tapi ini masih 39 persen," papar Sigit. 

"Tolong dicek, dibantu kira-kira ada masalah apa, sehingga kemudian ini bisa mengalir, bisa berputar di masyarakat, dan kemudian ini menggerakkan perekonomian di daerah," imbuh Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit menegaskan, Polri akan terus berupaya untuk meningkatkan PNBP dari sektor-sektor yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, mencegah kebocoran pendapatan negara. 

"Di sektor pajak khususnya terkait dengan hal-hal yang memang ini menjadi perhatian pemerintah, bagaimana peran Polri untuk bisa meningkatkan pendapatan negara. Pengawalan terhadap investasi dan transformasi ekonomi saya kira ini sudah banyak, di wilayahnya masing-masing tentunya ada, ada yang saat ini sedang dikembangkan kawasan ekonomi khusus tertentu, baik green economy, kawasan ekonomi yang terkait dengan industri hilir silahkan dicek di wilayahnya masing-masing, pastikan semua berjalan sesuai dengan jadwal, kalau bisa dipercepat maka akan lebih baik," jelas Sigit. 

Disisi lain, Sigit juga meminta kepada jajaran untuk memberikan perhatian terkait dengan pemanfaatan belanja menggunakan produk dalam negeri. Lalu, soal pengembangan UMKM di lapisan masyarakat. Selanjutnya, pengamanan soal beberapa event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia. 

"Karena memang ini yang harus kita lakukan. Kemudian agenda 

pemerintah di tahun 2022, ini pernah saya sampaikan dan ini juga harus berjalan dengan baik, mulai dari proses pemulihan ekonomi, transformasi ekonomi, dan di dalamnya tadi sudah saya sampaikan beberapa hal, mewujudkan SDM yang unggul, kemudian beberapa upaya pengembangan transformasi ekonomi, baik ekonomi hijau, digital, dan juga bentuk-bentuk investasi yang lain," ungkap Sigit.

Sebelum mengakhiri pengarahannya, Sigit kembali menekankan soal dibutuhkannya peran dari Polri untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat soal dimulainya tahapan Pemilu dan event besar lainnya seperti Presidensi G-20. 

"Upaya Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, datang ke Rusia, datang ke Ukraina, datang ke beberapa negara besar untuk memastikan bahwa proses kegiatan G-20 ini bisa berjalan dengan baik dan harapan kita ini juga bisa menjado pintu masuk untuk mengakhiri terjadinya peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap krisis ekonomi, pangan dan energi," tutup Sigit.(red)