- Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
- Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
- Walikota Gerak Cepat! Audiensi Membatalkan Aksi, Fairid Naparin Ambil Keputusan untuk Warga Kereng B
- Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
- DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
- Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
- Pemkab Barito Utara Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Jalan Merak Muara Teweh
- Kapuas Terima Program Sekolah Rakyat, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2026
- Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat Demi Efisiensi Politik
- Panen Sawit di Lahan Bersertifikat, Tiga Petani Jalani Proses Hukum di Kasongan
Pemkot Palangka Raya Sesuaikan Program Pembangunan Usai TKD Dipangkas

Keterangan Gambar : Foto Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya harus menyesuaikan arah pembangunan setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp253 miliar. Kondisi ini dipastikan berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur, terutama pembangunan jalan dan drainase.
Baca Lainnya :
- Bapperida Murung Raya Ekspose Dokumen RAD-AMPL dan RPIJM 2025–20290
- Pisah Sambut Kepala Diskominfo SP Murung Raya, Yulianus Resmi Nahkodai Dinas0
- Bupati Heriyus Pimpin Sertijab 14 Pejabat Eselon II di Murung Raya0
- DPRD Kapuas Hulu Tinjau Puskesmas Pengkadan, Dorong Pembangunan Gedung Baru0
- PT. MUTU Serahkan Dana PPM Rp3,3 Miliar untuk Pemkab Barito Selatan0
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyebut pihaknya akan melakukan langkah efisiensi, mulai dari menekan belanja operasional, mengoptimalkan aset daerah melalui kerja sama, hingga mempercepat pelaksanaan program pusat. “Pengurangan TKD tentu berdampak pada pelayanan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (26/9).
Fairid menegaskan, penundaan beberapa proyek tak bisa dihindari. Ia meminta masyarakat tetap mendukung pembangunan dengan mematuhi kewajiban membayar pajak daerah, yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). “Kami harap masyarakat bisa memahami kondisi ini,” tambahnya.
Sebagai informasi, TKD merupakan bagian dari belanja negara yang bersumber dari APBN. Dana ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Otonomi Khusus. Fungsinya adalah mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, mempercepat pemerataan pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
RH
Berita Utama
-
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah . . .
-
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Kelalaian kecil hampir berakibat fatal bagi seorang warga Desa Hajak Raya, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Sepeda motor . . .
-
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Tim kuasa hukum Jekson dan Rahmat Zakaria dari TBBR Palangka Raya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja penyidik Polres Katingan . . .
-
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Kasus dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang melibatkan Ady . . .
-
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun . . .

















