Pemkab Barito Utara Inventarisasi Data Tambang Rakyat untuk Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat

Baca Lainnya :

• Terancam Bangunan Roboh, Pengurus Pasar Pelita Hilir Pasang Himbauan Ke Pengunjung Pasar0
• Persiapan HUT Ke - 56, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Adakan Simulasi Atraksi0
• Marak Terjadi Laka Air, Ditpolairud Berikan Imbauan Bahaya Bergantung Di Tongkang0
• Leonard S. Ampung Buka Pelatihan Transformasi Digital Menuju Koperasi Modern bagi Pengurus KPRI0
• Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Palangkaraya, Pengurus P4B Sambut Perwakilan Perusahaan RNI0

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai melakukan inventarisasi dan pengumpulan data aktivitas pertambangan rakyat sebagai bagian dari penyusunan dokumen usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penataan aktivitas pertambangan rakyat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui surat yang ditujukan kepada seluruh camat se-Kabupaten Barito Utara, pemerintah daerah meminta data dan informasi mengenai aktivitas pertambangan rakyat yang berlangsung di masing-masing wilayah. Data yang dihimpun meliputi lokasi atau titik koordinat, luas area yang dikelola masyarakat, serta jenis komoditas tambang yang diusahakan.

Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis mengatakan pengumpulan data tersebut merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen usulan WPR. Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aktivitas pertambangan rakyat dapat terdata secara akurat sehingga proses pengusulan dapat dilakukan sesuai ketentuan.

"Melalui pengusulan WPR ini, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan rakyat, sekaligus meningkatkan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertata," ujarnya.

Data hasil inventarisasi selanjutnya akan dihimpun oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagai bahan penyusunan dokumen usulan WPR yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat.