Mendekati Masa Akhir Pemerintahan, Cipayung Plus dan BEM Berikan Ultimatum Kepada Gubernur Kalteng
Tim Redaksi

potretkalteng.com - PALANGKA RAYA - Melalui forum REMBUK PEMUDA yang mengundang berbagai organisasi dan elemen kepemudaan dalam rangka membahas tema "evaluasi 2 periode gubernur Kalteng, nestapa atau sejahtera?" 

Pembahasan itu sendiri dihadiri dari lembaga OKP diantaranya adalah HMI, KMHDI, GMKI, IMM, KAMMI, GMNI, PMKRI, LMND, BEM UKPR dan BEM UPR Kalimantan tengah dan Palangka Raya dan menunjuk Aldi Wira Prayoga selaku Ketua PC KMHDI Kota Palangka Raya sebagai Penanggung Jawab.

Dalam diskusi gabungan Cipayung Plus dan BEM membahas permasalahan Kalimantan tengah meliputi visi misi Kalteng berkah, pendidikan, infrastruktur, agraria, kesehatan, proyek strategis nasional, konflik masyarakat dengan perusahaan.

Baca Lainnya :

• Gempita Kalteng:Peninjauan Program Pompanisasi Presiden Dukung Program Pembukaan Sawah Di Lempuyang0
• Aliansi Mahasiswa Palangka Raya Tolak Kedatangan Presiden RI di Kalimantan Tengah0
• Dijadwalkan Presiden RI Kunjungi Pasar Besar, Satpol PP Siap Berkordinasi Dengan P4B Tertibkan Pedag0
• P4B Ikuti Video Konferensi Dengan Danrem Panju Panjung Dalam Persiapan Kedatangan Presiden RI0
• Hadiri Tournament Billiard Se-Kalteng-Sel, Falery Tuwan Harap Kalteng Lahirkan Atlet Berprestasi0

Disampaikan oleh M. Rizky Oktaviandi Ketua Cabang HMI Kota Palngka Raya yang juga menjadi juru bicara mengatakan bahwa hasil dari pengerucutan pembahasan adalah gabungan Cipayung Plus dan BEM se-Palangka Raya mengultimatum Gubernur Kalimantan Tengah untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan ini karena mengingat masa jabatannya yang akan segera berakhir.

"Hal itu bukan tanpa sebab, malainkan untuk memberikan kesan yang baik sebelum menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan tertinggi di provinsi Kalimantan tengah"ungkapnya.

Ada banyak tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada gubernur mengingat juga sebagai pemangku kebijakan yang harusnya konsen terhadap permasalahan di Kalimantan Tengah.

"Maka dari itu, kami menuntut respon dari gubernur terhadap rilis yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga kepemudaan kurang lebih 2x24 jam sejak terbit di media massa"ungkapnya.

"Apabila tidak ada respon dan tanggapan maka akan siap menggalang massa lebih banyak untuk ikut membahas permasalahan Kalimantan Tengah"tutupnya.(red)

RT