- Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
- Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
- TP Posyandu Kapuas Ambil Peran dalam Lomba HUT Persit ke-80
- Sekda Kapuas Tekankan Kejelasan Lahan dalam Program Cetak Sawah
- Rapat Digelar Pemkab Kapuas Bahas PPKH untuk Kawasan Transmigrasi Lokal Ngaju Bersinar
- Bupati Kapuas Sambut Kunker Wakapolda Kalteng di Polres Kapuas Dorong Stabilitas Kamtibmas
- Pemkab Kapuas Optimalkan Lahan Cetak Sawah untuk Dukung Ketahanan Pangan
- Wakil Bupati Kapuas Pimpin Musrenbang RKPD 2027 di Kapuas Hulu
- Sekda Kapuas Kunker ke Desa Sei Bakut, Serap Aspirasi Warga
- Bupati dan Sekda Kapuas Audiensi dengan RSUD, Bahas Peningkatan Layanan
Konsultasi Publik RPJPD Mura Libatkan Stakeholder untuk Perencanaan Pembangunan yang Transparan

Keterangan Gambar : Foto bersama
Baca Lainnya :
- Asisten II Setda Mura Ady Wijaya Tekankan RPJPD Harus Berbasis Lingkungan untuk Pembangunan Berkelan0
- Pemkab Murung Raya Gelar Konsultasi Publik RPJPD, Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingku0
- Sosialisasi Regulasi Diharapkan Wujudkan Murung Raya yang Bersih dan Terbebas dari Peredaran Gelap N0
- Ketua DPRD Rumiadi dan Unsur Forkopimda Hadir, Buktikan Soliditas Lintas Institusi0
- Kepala Kesbangpol Mura Tekankan Narkoba Merusak Kesehatan, Struktur Sosial, dan Ekonomi Masyarakat0
PURUK CAHU, INFO PUBLIK – Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Mura Tahun 2025–2045 memiliki peran krusial dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan transparan dan inklusif. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menampung masukan dari berbagai pihak.
Kepala Bappedalitbang Mura, Dr. Ir. Makmun, M.Si., menjelaskan bahwa tahapan konsultasi publik ini sangat penting untuk menyerap aspirasi dan pandangan dari para pemangku kepentingan, yang meliputi perwakilan DPRD, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini menunjukkan upaya serius Pemkab Mura dalam menciptakan dokumen perencanaan yang benar-benar mewakili kepentingan seluruh elemen masyarakat Murung Raya, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Keterbukaan dalam proses perencanaan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik dan memaksimalkan sense of belonging terhadap arah pembangunan daerah.
RI
Berita Utama
-
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Langkah Pemerintah Kabupaten Katingan yang tengah mendorong pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mendapat dukungan penuh dari . . .
-
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM – Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan riil masyarakat yang belum . . .
-
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan langkah preventif serius dengan . . .
-
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Unsur Tripika Kecamatan Kapuas Hulu menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar Jembatan Sei Hanyo karena . . .
-
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kejutan besar melanda lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik . . .

















