Komisi XIII DPR RI Tinjau Lapas Palangka Raya, Soroti Hak Warga Binaan dan Tantangan Overkapasitas

Baca Lainnya :

• DLH Kota Palangkaraya Rayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Car Free Day0
• Wakapolda Kalteng Pimpin Apel Pagi dan Tekankan Personel Jaga Kesehatan dan Jauhi Narkoba0
• Satu Jenazah Korban KM Ladang Pertiwi Kembali Teridentifikasi0
• Wagub Kalteng Buka Kegiatan Sekolah Moderasi Pengurus dan Anggota FKUB Se-Kalteng Tahun 20220
• Tinjau PT. Korindo Ariabma Sari, Gubernur Kalteng : Jangan Abai Demi Kepentingan Umum0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM -  Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Senin (1/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana.

Kunjungan diawali dengan peninjauan sejumlah fasilitas lapas, mulai dari klinik pratama, dapur, area pembinaan kemandirian, hingga Lapalka Cafe yang menjadi sarana pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Bias Layar juga berdialog langsung dengan warga binaan guna mendengar kondisi dan aspirasi mereka selama menjalani masa pembinaan.

Menurutnya, kunjungan lapangan menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan serta hak-hak warga binaan tetap terpenuhi.

“Kami harus melihat langsung di lapangan apa saja yang masih kurang dan apa yang sudah terpenuhi. Semua ini untuk kehidupan warga binaan karena mereka tetap memiliki hak asasi yang harus kita junjung dan penuhi bersama,” kata Bias Layar.

Saat meninjau dapur lapas, ia mengapresiasi kebersihan dan pengelolaan fasilitas tersebut. Menurutnya, kondisi dapur yang terjaga menjadi salah satu indikator penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan.

Perhatian juga diberikan pada program pembinaan kemandirian melalui budidaya perikanan. Bias Layar menilai fasilitas kolam ikan yang dikelola warga binaan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

“Tempat budidaya perikanannya bagus, luar biasa. Kolamnya luas dan kebersihannya juga terjaga. Apalagi jika ditambahkan dengan budidaya ikan patin yang memiliki potensi baik. Nanti akan kami upayakan dukungan agar program ini semakin berkembang,” ujarnya.

Dalam dialog bersama warga binaan, ia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban selama menjalani masa pidana. Ia meminta agar tidak terjadi perkelahian, penyalahgunaan narkoba, maupun kepemilikan telepon genggam secara ilegal di dalam lapas.

“Berpikirlah seribu kali sebelum bertindak. Jangan ada kekerasan karena kalian di sini adalah satu keluarga dan satu rasa,” tegasnya.

Selain meninjau program pembinaan, Bias Layar juga melihat langsung area sel isolasi terkait meninggalnya seorang warga binaan yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Dari hasil peninjauan, ia menilai tidak terdapat kondisi yang membahayakan dan menyatakan pihak lapas telah menjalankan prosedur sesuai standar operasional yang berlaku.

“Saya hanya melihat dari luar karena tidak ingin mengganggu kemungkinan olah TKP lanjutan. Saya pastikan tidak ada tempat yang membahayakan, dan pihak lapas telah memenuhi prosedur serta SOP yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi XIII DPR RI terhadap kondisi pemasyarakatan di daerah. Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan guna mendukung peningkatan layanan pemasyarakatan.

“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi riil pemasyarakatan. Kami berharap berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi satuan kerja dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” katanya.

Putu menjelaskan, persoalan overkapasitas penghuni dan keterbatasan jumlah petugas masih menjadi tantangan utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Kalimantan Tengah. Meski demikian, jajaran pemasyarakatan terus berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal.

“Overkapasitas dan kekurangan personel merupakan persoalan yang nyata di lapangan. Di tengah keterbatasan tersebut, jajaran pemasyarakatan tetap berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran turut memengaruhi sejumlah rencana pengembangan sarana dan prasarana. Namun, pihaknya tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan serta memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi.

“Kami terus berupaya membenahi fasilitas, meningkatkan kualitas pembinaan, serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi. Dengan dukungan berbagai pihak, kami optimistis tantangan yang ada dapat diatasi secara bertahap demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih baik,” pungkasnya. (Yz)