Komisi IV DPRD Kapuas Gelar RDP TAPD Dengan Jajaran Pemkab Kapuas dan Guru PAUD Non-PNS
Tim Redaksi

POTRETKALTENG.COM -  KAPUAS - Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas dengan Guru-Guru PAUD Sertifikasi non ASN, bertempat di Kantor DPRD Kapuas ruang Rapat Gabungan Komisi, Rabu 26/4/2023.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Syarkawi H. Sibu didampingi Dr. HM. Rosihan Anwar, Sera Sintanola dan Bendi, sedankqn pihak TAPD dipimpin langsung Sekda Kapuas, Septedy didampingi Kepala BPAD, Yan Hendri Ale, Kepala Balitbangda, Catur Ferrianto, Kadisdik Aswan, Kadis PMD, Budi Kurniawan, Kepala Inspektorat, Heri Bowo, Kepala Dispenda Idi Gaman.

Baca Lainnya :

• Pasca Banjir Besar di Beberapa Desa Kapuas, Berharap Dapat Perhatian Pemerintah0
• Rumah Jabatan Baru Bupati Kapuas Sepi Aktifitas, Ada Apa?0
• Jual Sabu, Dua Orang Warga Kapuas Harus Lebaran di Balik Jeruji Besi 0
• 10 warga Desa Pulau Telo Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Uang Tunai0
• Kendalikan Angka Inflasi, Pemprov Kalteng Gelar Pasar Murah di 3 Kelurahan dan 1 Desa di Kapuas0

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Syarkawi H Sibu

"Pelaksanakan RDP kli ini dalam rangka menyikapi apa yang disuarakan oleh Guru hohorer PAUD Sertifikasi non ASN di Kabupaten Kapuas terkait insentif dan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)” diterangkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Syarkawi H Sibu.

Selanjutnya Syarkawi H Sibu legislator dari PDIP di Kapuas mengatakan sebagaimana hasil RDP hari ini kita akan bawa nantinya bersama-sama melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak yang berkompeten seperti BPK dan BPKAD Propinsi Kalteng.

” Dalam hal ini Perlunya regulasi menjadi dasar hukum untuk diinspirasi kan oleh para Guru-Guru PAUD Sertifikasi non ASN di Kabupaten Kapuas ini” Tegas Syarkawi H Sibu.

Sementara itu ditempat yang sama Sekda Pemkab Kapuas, Septedy berharap apa yang telah disepakati hari ini nantinya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi.

Berita acara RDP

” Pada dasarnya, kita mendukung apa yang menjadi aspirasi ini, namun kita juga perlu mendapatkan dasar hukum yang jelas , paling lambat Minggu pertama dibulan Mei 2023 nanti akan clear″ Terang Sekda.(red)

Untung