Jaga Akuntabilitas, Pemkab Bartim Konsolidasikan Perbaikan Temuan BPK atas LKPD 2024

1.      

Baca Lainnya :

• Redakan Konflik Lahan Panas, TIMDU Bartim Turun Langsung Tinjau Sengketa Damang vs PT. KSL0
• Satgas Pajak Bergerak: Bapenda, Samsat, Jasa Raharja, Satlantas Sisir 10 Kecamatan di Bartim0
• Jamin Keamanan Wilayah, Pemkab Bartim Gelar Rakor Strategis Puskomin dan FKDM 20250
• Demi Pembangunan Mandiri, Pemkab Bartim Konsolidasikan Strategi Peningkatan PAD0
• Cetakan Siap Kerja, Bupati Bartim Berharap Lulusan SMK Jajaka Kembangkan Karir Gemilang0

POTRETKALTENG.COM, TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini menandai respons cepat Pemkab Bartim dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Rapat krusial ini dilaksanakan pada Selasa, 10 Juni 2025, di Ruang Rapat Bupati. Dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Bartim, Misnohartaku, didampingi oleh Asisten III Edius Uhing dan Inspektur Kabupaten Josmar L. Banjar, rapat ini fokus pada pembahasan tindak lanjut atas temuan audit BPK-RI yang diterima pada 26 Mei 2025.

Pelaksanaan rapat evaluasi ini mengacu pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, yang secara tegas mewajibkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

Berdasarkan rencana aksi yang disusun Pemkab Bartim, batas akhir penyelesaian seluruh tindak lanjut ditetapkan pada minggu ketiga bulan Juli 2025. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab dalam menjaga disiplin pelaporan dan akuntabilitas.

Agenda utama rapat adalah memastikan seluruh rekomendasi BPK-RI ditindaklanjuti secara tepat waktu dan akuntabel oleh setiap Perangkat Daerah (PD) terkait. Rapat evaluasi ini menjadi forum koordinasi penting untuk menyamakan persepsi dan langkah perbaikan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur berkomitmen penuh untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Upaya ini merupakan wujud nyata dedikasi Pemkab Bartim demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani, serta memelihara opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).