DPRD Palangka Raya Desak Pemko Segera Tindaklanjuti Temuan BPK

Baca Lainnya :

• Sebanyak 18,12 gram Sabu Dimusnahkan Polres Gunung Mas0
• Cegah Ilegal Fishing, Ditpolairud Polda Kalteng Edukasi Nelayan0
• Dekat Dengan Masyarakat, Ditpolairud Polda Kalteng Ajak Anak-Anak Membaca0
• Damkar Palangkaraya Bekali 36 Mahasiswa Mapala0
• Sekda Kota Palangka Raya Lepas Pejabat Yang Memasuki Purna Tugas0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Menurutnya, tindak lanjut tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus mengamankan aset milik pemerintah.

Bennie menegaskan, Pemko harus segera memulihkan kelebihan pembayaran serta membenahi administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai rekomendasi BPK. Ia menyebut DPRD akan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

"Kita di legislatif tetap menindaklanjuti, meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya supaya menindaklanjuti hasil temuan, memulihkan kelebihan pembayaran, dan memperbaiki semua administrasi," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Selain persoalan keuangan, Bennie juga menyoroti pentingnya pembenahan pengelolaan aset daerah. Menurutnya, inventarisasi aset harus menjadi prioritas untuk mencegah hilangnya aset milik pemerintah.

Ia menyebut aset yang perlu mendapat perhatian di antaranya rumah dinas guru, perumahan milik pemerintah, serta berbagai aset yang berada di bawah pengelolaan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Salah satunya mengenai aset daerah. Aset daerah itu dalam hal ini perumahan-perumahan milik daerah, perumahan guru, dan aset-aset yang menjadi milik dinas. Itu harus dibenahi supaya Pemerintah Kota tidak kehilangan asetnya. Paling penting inventarisasi aset Pemerintah Kota," tegasnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Bennie mengatakan DPRD terus menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada Pemko Palangka Raya. Meski pelaksanaan pembangunan masih dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran, ia optimistis pemerintah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota diperlukan agar seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.(YZ)