DPRD Barito Utara Sinkronkan Dua Raperda Inisiatif Bersama Kemenkum Kalteng

Baca Lainnya :

• Bareskrim Amankan Aset Senilai 700 Milyar Dari Kasus Korupsi Lahan Rusun di Cengkareng0
• Diskominfo Kota Palangkaraya Adakan Bimtek Pengelolaan Satu Data, Kepala BPS : Data Adalah Kekayaan 0
• Komisi Informasi Kalteng Kunjungi PPID Seruyan0
• Terus Jaga Disiplin Prokes, Ini Peta Sebaran Covid-19 di Kalteng0
• Sebanyak 18,12 gram Sabu Dimusnahkan Polres Gunung Mas0

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) terus memperkuat kualitas produk hukum daerah dengan melakukan sinkronisasi dua naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya strategis DPRD untuk memastikan setiap Raperda yang disusun memiliki landasan akademik, yuridis, dan sosiologis yang kuat sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pertemuan itu, pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara melakukan pembahasan mendalam terkait substansi kedua naskah akademik. Pembahasan mencakup harmonisasi materi muatan, sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi, hingga penguatan aspek hukum guna menghindari potensi tumpang tindih peraturan di masa mendatang.

Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, menegaskan bahwa proses sinkronisasi bersama Kementerian Hukum merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan implementatif.

“Sinkronisasi bersama Kementerian Hukum menjadi langkah penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, dapat diterapkan secara efektif, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ujarnya.

Menurutnya, harmonisasi regulasi juga diperlukan untuk memperkuat legal drafting sehingga setiap produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan tersebut, DPRD Barito Utara berharap proses penyusunan Raperda inisiatif dapat berjalan lebih optimal sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Raperda yang disusun nantinya dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(KL)