PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja tidak seharusnya hanya dilihat sebagai musibah atau kesalahan individu. Peristiwa tersebut perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi keputusan dan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keselamatan serta kesehatan para pekerjanya.
Pandangan tersebut disampaikan Sofyan Rijani, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya, yang menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.
Menurut Sofyan, pemeriksaan terhadap kecelakaan fatal harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi peralatan, ketersediaan tenaga kerja, target produksi, hingga sistem pengawasan di lingkungan perusahaan. Menyalahkan korban karena dianggap kurang berhati-hati sebelum penyelidikan selesai justru berpotensi mengabaikan persoalan keselamatan yang lebih besar.
Ia menjelaskan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Namun, menurutnya, kepatuhan perusahaan tidak cukup hanya dibuktikan melalui sertifikat atau dokumen administrasi. Kondisi nyata di lapangan, penerapan prosedur keselamatan, serta tindak lanjut terhadap laporan bahaya harus menjadi bagian dari penilaian.
Sofyan memberikan gambaran mengenai mesin produksi yang berulang kali dilaporkan mengalami gangguan, tetapi tetap digunakan karena perusahaan mengejar target produksi. Apabila kemudian terjadi kecelakaan, laporan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui siapa yang menerima informasi, siapa yang memiliki kewenangan memperbaiki, serta alasan pekerjaan tetap dilanjutkan.
Ia menilai, kondisi tersebut dapat menggambarkan adanya kelalaian sistemik dalam organisasi perusahaan. Meski demikian, istilah kelalaian sistemik tidak dapat langsung dijadikan dasar pemidanaan tanpa pembuktian unsur tindak pidana.
Dalam hukum pidana, penyidik dan penuntut tetap harus membuktikan adanya kewajiban kehati-hatian yang dilanggar, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kematian pekerja.
Sofyan juga menyoroti ketentuan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional mengenai kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dalam perkara yang memenuhi unsur, ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 KUHP.
Menurutnya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi harus disertai pembuktian mengenai hubungan antara tindakan atau kelalaian dengan kepentingan serta kegiatan perusahaan. Keberadaan korban di lingkungan kerja tidak secara otomatis membuktikan seluruh unsur kesalahan perusahaan.
Ia turut menekankan pentingnya memeriksa pembagian tugas dan kewenangan di dalam perusahaan. Pengurus yang memiliki kewenangan mengambil keputusan harus dibedakan dari pekerja yang tidak mempunyai kemampuan maupun sumber daya untuk menghentikan pekerjaan berbahaya.
Pendelegasian tugas, lanjutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan seluruh kesalahan kepada pekerja di tingkat bawah. Sebaliknya, seseorang yang menduduki jabatan tinggi juga tidak dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa bukti mengenai perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
Dalam proses penyelidikan, Sofyan menilai pentingnya mengamankan berbagai bukti organisasi sejak awal melalui prosedur hukum yang sah. Bukti tersebut dapat berupa catatan perawatan mesin, laporan bahaya, jadwal kerja, dokumen pelatihan, hingga keputusan anggaran keselamatan.
Selain itu, keterangan pekerja perlu didengarkan tanpa tekanan agar penyebab kecelakaan dapat diketahui secara objektif. Penjelasan dari pihak perusahaan juga harus diberikan ruang untuk diuji secara adil.
Sofyan menegaskan bahwa pembayaran santunan kepada keluarga korban memang penting, tetapi tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya tindak pidana. Hak jaminan sosial, tanggung jawab perdata, sanksi administratif, dan proses pidana memiliki dasar serta tujuan hukum yang berbeda.
Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan kepada pekerja yang melaporkan kondisi berbahaya. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 telah mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja dalam keselamatan kerja, termasuk hak untuk menyatakan keberatan terhadap pekerjaan yang keselamatannya diragukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, hak tersebut harus benar-benar dapat digunakan tanpa adanya tekanan maupun ancaman kehilangan pekerjaan.
Lebih lanjut, apabila perusahaan terbukti bertanggung jawab atas kecelakaan kerja, pemidanaan perlu mempertimbangkan langkah perbaikan terhadap penyebab bahaya melalui instrumen hukum yang tersedia. Perusahaan harus mampu menunjukkan perubahan nyata, seperti perbaikan peralatan, peningkatan pengawasan, serta pembenahan sistem keselamatan kerja.
Sofyan berpandangan, kematian pekerja harus menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memperbaiki sistem keselamatan di lingkungan perusahaan. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kesalahan individu, tetapi juga harus menelusuri keputusan yang menyebabkan munculnya risiko terhadap pekerja.
Dengan demikian, keselamatan kerja tidak hanya menjadi kewajiban administratif atau slogan perusahaan, melainkan tanggung jawab nyata yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan usaha demi melindungi nyawa para pekerja. (Sf)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!