PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dinilai tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi berupa denda. Negara juga harus memastikan perusahaan tidak tetap menikmati keuntungan yang diperoleh melalui tindakan melawan hukum.
Pandangan tersebut disampaikan Nadil Muhajir, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya, dalam tulisannya yang menyoroti pentingnya perampasan keuntungan hasil tindak pidana korporasi.
Menurut Nadil, sanksi denda berpotensi kehilangan daya cegah apabila keuntungan yang diperoleh perusahaan dari tindak pidana masih lebih besar dibandingkan hukuman finansial yang dijatuhkan. Dalam kondisi demikian, pelanggaran hukum justru dapat dipandang sebagai risiko bisnis yang tetap memberikan keuntungan.
Ia memberikan ilustrasi, apabila perusahaan memperoleh keuntungan ilegal sebesar Rp10 miliar, tetapi hanya dikenakan denda Rp2 miliar, perusahaan masih memiliki sisa keuntungan sebesar Rp8 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan denda saja belum tentu mampu menghilangkan manfaat ekonomi dari suatu kejahatan.
Nadil menjelaskan, salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah disgorgement, yaitu pengambilan kembali keuntungan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum mengenai perampasan keuntungan hasil tindak pidana.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini memberikan dasar bagi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korporasi.
Selain itu, Pasal 121 ayat (3) KUHP juga mengatur kemungkinan penjatuhan denda paling banyak 10 persen dari keuntungan tahunan perusahaan pada tahun keuangan sebelum putusan, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut.
Namun, Nadil menegaskan bahwa keuntungan tahunan perusahaan tidak boleh disamakan dengan keuntungan yang secara langsung diperoleh dari tindak pidana. Keduanya memiliki dasar penghitungan dan tujuan hukum yang berbeda sehingga penerapannya harus dilakukan secara cermat.
Ia menilai, tantangan terbesar dalam penerapan perampasan keuntungan terletak pada proses pembuktian. Sebab, keuntungan dari tindak pidana korporasi tidak selalu berbentuk uang yang langsung diterima perusahaan, tetapi juga dapat berupa penghematan biaya yang seharusnya dikeluarkan.
Untuk itu, diperlukan pembuktian melalui akuntansi forensik dengan menelusuri laporan keuangan, transaksi, serta manfaat ekonomi yang berkaitan dengan tindak pidana. Penghitungan tersebut harus memiliki metode dan dasar yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.
Menurut Nadil, penuntutan terhadap korporasi juga perlu disertai uraian keuangan yang transparan. Penuntut harus mampu menjelaskan asal keuntungan, periode penghitungan, serta transaksi yang menjadi dasar penentuan nilai keuntungan hasil tindak pidana.
Tidak hanya pada tahap penuntutan, pelaksanaan putusan juga menjadi hal penting. Penelusuran dan perampasan aset harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, kepentingan korban, serta kedudukan kreditur.
Ia turut menekankan pentingnya membedakan perampasan keuntungan, denda, dan ganti rugi kepada korban. Denda merupakan kewajiban pembayaran kepada negara sebagai bentuk pidana, perampasan keuntungan bertujuan mengambil kembali manfaat ekonomi dari tindak pidana, sedangkan ganti rugi ditujukan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban.
Menurutnya, ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi berbeda dan perlu dipertimbangkan secara tepat agar penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan akibat tindak pidana.
Nadil berpandangan, perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum tidak seharusnya tetap memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Kepastian mengenai perampasan keuntungan juga dapat mendorong dunia usaha untuk lebih memperhatikan kepatuhan hukum dan tidak menjadikan pelanggaran sebagai bagian dari strategi bisnis.
Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi tidak cukup diukur dari besarnya denda yang dijatuhkan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan negara mengambil kembali keuntungan hasil kejahatan, memastikan putusan dapat dilaksanakan, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. (N)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!