Jumaidi: Pemberantasan Suap Korporasi Harus Dimulai dari Proses Pengadaan

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Praktik suap dalam proses pengadaan barang dan jasa dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak persaingan usaha yang sehat. Perusahaan yang mengandalkan kualitas dan penawaran harga wajar berpotensi kehilangan kesempatan akibat adanya pembayaran tersembunyi kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan pemenang pengadaan.

Pandangan tersebut disampaikan Jumaidi, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya, yang menyoroti pentingnya memperkuat penegakan hukum terhadap praktik suap yang melibatkan korporasi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Jumaidi, penanganan perkara suap tidak seharusnya hanya berfokus pada individu yang menyerahkan uang secara langsung. Pemeriksaan juga perlu menjangkau perusahaan yang diduga menyetujui, membiayai, maupun memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Ia menjelaskan, pembayaran suap dalam lingkungan korporasi tidak selalu dicatat secara terbuka. Transaksi tersebut dapat disamarkan melalui berbagai pengeluaran, seperti jasa perantara, biaya pemasaran, maupun konsultasi.

Namun, penggunaan nama pengeluaran tertentu tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Untuk memastikan dugaan tersebut, perlu diperiksa pekerjaan yang sebenarnya dilakukan, pihak penerima pembayaran, serta hubungan transaksi dengan keputusan dalam proses pengadaan.

Jumaidi menyebutkan, dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tersebut memungkinkan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dengan demikian, apabila ditemukan bukti keterlibatan perusahaan, pertanggungjawaban hukum tidak harus berhenti pada individu yang secara langsung melakukan pembayaran.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 juga memberikan pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Salah satunya melalui Pasal 4 yang memuat sejumlah dasar penilaian kesalahan korporasi, termasuk pemberian manfaat, pembiaran, serta kegagalan melakukan langkah pencegahan.

Menurut Jumaidi, pedoman tersebut perlu diterapkan dengan tetap memperhatikan undang-undang yang menjadi dasar tindak pidana serta ketentuan hukum acara yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan hukum pidana pada 2026 menuntut ketelitian dalam menentukan dasar hukum yang digunakan. Sejumlah ketentuan tindak pidana korupsi mengalami penyesuaian pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Oleh karena itu, penerapan pasal harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Jumaidi menilai salah satu hal penting dalam pembuktian suap korporasi adalah menelusuri hubungan antara pembayaran dengan keputusan perusahaan. Penyidik perlu memeriksa siapa yang menyetujui anggaran, siapa yang menunjuk perantara, serta apakah pengeluaran tersebut diketahui atau disetujui oleh pimpinan perusahaan.

Jika perusahaan memperoleh kontrak melalui praktik suap yang diketahui atau diterima sebagai bagian dari kegiatan usaha, alasan bahwa pembayaran hanya merupakan tindakan pribadi pegawai perlu diuji berdasarkan bukti yang ditemukan.

Dari sisi pencegahan, ia mendorong perusahaan agar lebih ketat dalam memeriksa pihak perantara yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup identitas pengendali, kemampuan menjalankan pekerjaan, kewajaran imbalan, hingga hubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengadaan.

Menurutnya, keberadaan klausul antisuap dalam kontrak perusahaan tidak akan cukup apabila tidak disertai pengawasan dan tindakan nyata ketika ditemukan indikasi pelanggaran.

Di sisi lain, penyelenggara pengadaan juga perlu memastikan setiap proses pengambilan keputusan memiliki rekam jejak yang dapat diperiksa. Perubahan spesifikasi, alasan pemilihan penyedia, serta komunikasi penting harus terdokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumaidi menegaskan, keterbukaan tersebut penting untuk membedakan keputusan profesional dalam proses pengadaan dengan intervensi yang melanggar hukum. Meski demikian, kesalahan administrasi tidak boleh secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebelum seluruh unsurnya terbukti.

Ia juga berpandangan bahwa sanksi terhadap perusahaan harus mempertimbangkan manfaat yang diperoleh serta pola pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum perlu diarahkan untuk menghilangkan keuntungan hasil kejahatan dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan dengan tetap memperhatikan dasar hukum yang berlaku.

Selain itu, penerapan sanksi terhadap korporasi harus mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak yang tidak proporsional.

Jumaidi menilai, upaya memutus praktik suap korporasi harus dimulai dari keberanian perusahaan menolak keuntungan bisnis yang diperoleh melalui cara melawan hukum. Pimpinan perusahaan juga perlu memberikan perlindungan kepada pegawai yang menolak atau melaporkan pembayaran ilegal.

Menurutnya, keberhasilan usaha tidak seharusnya diukur dari pencapaian kontrak semata, terlebih jika diperoleh melalui praktik suap yang kemudian hanya membebankan tanggung jawab kepada pegawai ketika pelanggaran terungkap.

Ia berharap, penguatan pembuktian dan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menciptakan persaingan pengadaan yang lebih sehat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pemberantasan suap korporasi tidak cukup hanya dengan menangkap pihak yang menyerahkan atau menerima uang, tetapi juga harus menelusuri bagaimana pembayaran disetujui, siapa yang memperoleh manfaat, dan sejauh mana perusahaan terlibat dalam praktik tersebut. (Jm)