PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Perubahan aturan mengenai pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia dinilai perlu diikuti dengan kejelasan penerapan hukum. Pergantian ketentuan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tidak boleh sekadar menjadi perubahan nomor pasal, tetapi harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ryan Rifaldy Waiulung, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya, yang menyoroti pentingnya kejelasan aturan pencemaran nama baik di tengah perubahan sistem hukum pidana nasional.
Menurut Ryan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 April 2025 menjadi salah satu dasar penting dalam membatasi penerapan Pasal 27A UU ITE. Melalui putusan tersebut, MK memberikan batasan terhadap pihak yang dapat dikategorikan sebagai orang lain dalam ketentuan pencemaran nama baik, termasuk pengecualian terhadap lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi atau jabatan, serta kelompok tertentu.
Ia menjelaskan, perubahan tersebut semakin relevan setelah KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik kini perlu dilihat berdasarkan Pasal 433 KUHP, yang membedakan pencemaran secara lisan dengan pencemaran melalui tulisan atau gambar.
Selain itu, Pasal 441 KUHP juga mengatur pemberatan terhadap tindak pidana tertentu apabila dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
Ryan menilai, unggahan di media sosial tidak seharusnya secara otomatis dikategorikan sebagai pencemaran lisan hanya karena disampaikan melalui internet. Bentuk perbuatan dan unsur tindak pidana harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua komentar negatif atau kritik dapat diproses sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum perlu membuktikan adanya serangan terhadap kehormatan atau nama baik, tuduhan mengenai suatu hal, serta maksud agar diketahui umum sesuai unsur pasal yang diterapkan.
Menurutnya, ketidaksopanan dalam menyampaikan pendapat tidak selalu dapat disamakan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu unggahan harus mempertimbangkan konteks dan unsur hukumnya, bukan hanya karena pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Ryan turut menyoroti persoalan masa peralihan pemberlakuan aturan. Menurutnya, waktu suatu konten dibuat, diunggah, maupun disebarkan kembali perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi ketentuan hukum yang digunakan.
Untuk perbuatan yang terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku, ketentuan mengenai perubahan hukum dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan bagi pelaku juga perlu menjadi pertimbangan. Dengan demikian, tanggal pelaporan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan aturan pidana yang diterapkan.
Ia mengingatkan bahwa Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tidak serta-merta mengubah seluruh ketentuan penghinaan dalam KUHP. Putusan tersebut memiliki objek pengujian norma tertentu sehingga penerapannya harus tetap memperhatikan ruang lingkup dan amar putusan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara pencemaran terhadap perseorangan dengan ketentuan pidana lain yang berkaitan dengan pemerintah atau lembaga negara. Setiap ketentuan memiliki unsur dan batas penerapan masing-masing yang harus diperiksa secara cermat.
Ryan berpandangan, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan mengenai perubahan aturan kepada pihak pelapor maupun terlapor sejak awal proses penanganan perkara. Hal ini penting agar masyarakat memahami dasar hukum yang digunakan dan tidak menjadikan pasal pencemaran nama baik sebagai ancaman tanpa pemeriksaan yang tepat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang digital dengan membedakan fakta, dugaan, dan penilaian. Kritik terhadap pelayanan publik, misalnya, dapat disampaikan dengan menjelaskan pengalaman serta bukti yang tersedia.
Menurutnya, kebebasan berpendapat harus tetap dilindungi, tetapi masyarakat juga perlu bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan, terutama apabila menyangkut tuduhan pribadi yang serius.
Ryan menegaskan, pergantian aturan pencemaran nama baik seharusnya mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kehormatan seseorang dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik.
Kepastian hukum, menurutnya, tidak cukup diwujudkan dengan menggunakan ketentuan pidana yang baru, tetapi harus disertai penjelasan yang jelas mengenai alasan suatu pernyataan dapat atau tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. (Ryn)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!