PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Hasil reses anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) di daerah pemilihan (dapil) masing-masing mengungkap persoalan mendasar yang masih menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, hingga maraknya peredaran narkoba.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses pada dasarnya masih berkutat pada kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari.
“Rata-rata kembali kepada kebutuhan dasar masyarakat,” kata Junaidi usai Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat. Warga berharap pemerintah dapat memperluas akses pendidikan gratis, bahkan hingga jenjang perguruan tinggi.
Di bidang kesehatan, masyarakat juga meminta tidak adanya perbedaan pelayanan antara peserta BPJS yang mendapatkan subsidi dengan peserta BPJS mandiri.
“Harapan mereka kalau bisa tidak ada perbedaan antara BPJS disubsidi dengan BPJS mandiri. Artinya semuanya bisa mendapatkan pelayanan yang sama,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Masyarakat meminta pembangunan jalan tidak berhenti pada proyek parsial, tetapi benar-benar menghubungkan antarkawasan hingga antardesa.
Junaidi mencontohkan sejumlah ruas di Kabupaten Katingan yang dinilai menjadi kebutuhan penting masyarakat, seperti akses dari Pakahi menuju Mendawai serta konektivitas antarkampung, termasuk Pagatan menuju Hantipan.
“Harapan masyarakat, infrastruktur ini benar-benar nyambung,” tegasnya.
Selain tiga sektor tersebut, persoalan perekonomian turut menjadi perhatian. Masyarakat berharap program pemerintah lebih menyentuh sektor perkebunan, peternakan, perikanan, serta pembukaan lapangan kerja.
.
Hal ini dinilai semakin mendesak karena banyak masyarakat terdampak kebijakan atau perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun perumahan pekerja.
“Peluang pekerjaan sekarang kan sangat sulit,” katanya.
DPRD Soroti Data PHK yang Belum Jelas
Junaidi juga mempertanyakan belum adanya data resmi mengenai jumlah pekerja yang terdampak PHK maupun dirumahkan di Kalteng.
Ia menyebut Dinas Tenaga Kerja belum menyampaikan secara resmi kepada DPRD terkait jumlah pekerja yang terkena dampak tersebut.
“Kita berkeyakinan jangan-jangan mereka pun tidak punya data seperti itu,” ujarnya.
Karena itu, DPRD mendorong Dinas Tenaga Kerja turun langsung melakukan pendataan. Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui jumlah pekerja yang terkena PHK, jumlah pekerja yang dirumahkan, serta memastikan hak-hak pekerja telah dipenuhi perusahaan.
Menurut Junaidi, pemerintah tidak cukup hanya memiliki data, tetapi juga harus memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya terhadap pekerja yang terdampak.
“Harapan kita Dinas Tenaga Kerja bisa turun membuat pendataan, kira-kira yang terdampak PHK berapa, yang terdampak dirumahkan berapa, kemudian apakah hak-hak mereka sudah dipenuhi oleh perusahaan,” tegasnya.
Narkoba Ikut Jadi Keluhan Warga
Tak hanya persoalan ekonomi, masyarakat juga mengeluhkan maraknya peredaran narkoba di sejumlah wilayah.
Junaidi menyebut persoalan tersebut bahkan mulai berdampak pada meningkatnya persoalan sosial, mulai dari perceraian, kriminalitas hingga kerawanan sosial lainnya.
“Rata-rata menjadi keluhan dan harapan masyarakat. Beredarnya narkoba luar biasa di wilayah masing-masing, khususnya di bidang pertambangan rakyat,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD Kalteng meminta pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat intervensi pada empat sektor kebutuhan dasar masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian.
“Pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota, tetap turun di empat sektor kebutuhan dasar ini, termasuk masalah narkoba,” pungkasnya.(Yz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!