Bawaslu Diminta Transparan Tindaklanjuti Dugaan Kasus Suap dalam Pemilihan Ulang Bupati Barito Utara

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Sejumlah warga Kabupaten Barito Utara (Barut) heboh setelah kabar terkait suap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) di dua TPS, yakni TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, mencuat ke publik, Jumat (14/03/25).

Isu tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut 02 diduga melakukan praktik kecurangan dengan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih mereka lebih dari satu kali dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca Lainnya :

• Musrenbang RKPD Kota Palangka Raya 2026, Hatir Sata Tarigan Apresiasi Tiga Program Super Prioritas0
• DPMPTSP Provinsi Kalteng Gelar Rapat Konsolidasi untuk Mencapai Target Investasi Rp25,93 Triliun0
• Sekretaris BAPPERIDA Provinsi Kalteng Berikan Arahan dalam Musrenbang RKPD Kota Palangka Raya 20260
• Pemkab Barut Hadiri RDP Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan MK0
• Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Resmi Ditutup0

Kejadian ini langsung menarik perhatian warga setempat yang mengungkapkan kekesalan dan meminta agar pelaku kecurangan tersebut tidak ditutupi identitasnya. 

Mereka beranggapan bahwa yang pantas ditutupi adalah individu yang melakukan tindak pidana berat seperti teroris atau pencari suaka politik antar negara, bukan pelaku kecurangan pemilu. 

"Mereka sudah jelas melakukan kecurangan, tidak ada alasan untuk menutupi wajah mereka," ujar salah satu warga.

Kasus ini semakin memanas setelah mendapat perhatian dari tokoh masyarakat dan pengamat politik, Haji Achmad Syarpani. 

Haji Achmad mendesak pihak berwenang, terutama Bawaslu dan Gakumdu, untuk segera mengungkap kasus ini secara transparan. Ia juga mengingatkan agar proses penegakan hukum dilakukan dengan adil tanpa ada penutupan atau pembiaran terhadap pelaku kecurangan yang dapat merusak integritas demokrasi. 

"Belajarlah bermain fair untuk meraih kemenangan," tambah Haji Achmad.

Terkait kasus ini, Bawaslu diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan peraturan. 

Selain itu, jika terbukti ada pelanggaran yang signifikan, tindakan seperti diskualifikasi terhadap pasangan calon yang terlibat dalam praktik kecurangan tersebut patut dipertimbangkan.

"Proses hukum yang transparan dan adil menjadi harapan warga dan masyarakat Barito Utara untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem pemilu yang berjalan"tutupnya.

HT