Ardianto Dorong Pemda Siapkan Solusi Nyata bagi Masyarakat yang Bergantung pada PETI

Berita 20 Mei 2026

Baca Lainnya :

• Diskominfo Kota Palangkaraya Adakan Bimtek Pengelolaan Satu Data, Kepala BPS : Data Adalah Kekayaan 0
• Komisi Informasi Kalteng Kunjungi PPID Seruyan0
• Terus Jaga Disiplin Prokes, Ini Peta Sebaran Covid-19 di Kalteng0
• Sebanyak 18,12 gram Sabu Dimusnahkan Polres Gunung Mas0
• Cegah Ilegal Fishing, Ditpolairud Polda Kalteng Edukasi Nelayan0

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM– Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Pernyataan tersebut disampaikan Ardianto menyikapi masih adanya warga yang berhadapan dengan proses hukum akibat aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung di sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Utara.

Menurut Ardianto, sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PETI bukan semata-mata karena keinginan melanggar hukum, melainkan didorong oleh kondisi ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia.

“Jangan hakimi keringat mereka jika belum pernah merasakan perihnya melihat piring kosong di rumah. Jika ada jalan lain yang lebih aman, tidak mungkin mereka memilih bertaruh nyawa di lubang yang gelap dan berisiko berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Barito Utara sekaligus Sekretaris Komisi II tersebut menilai bahwa pendekatan penegakan hukum perlu diimbangi dengan upaya penyelesaian yang menyentuh akar permasalahan, khususnya dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

Ia menegaskan, pemberantasan PETI tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat tidak diberikan alternatif pekerjaan yang layak dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Karena itu, Ardianto mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait guna melakukan pendataan serta inventarisasi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas PETI sebagai sumber penghasilan.

Menurutnya, data tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun program pembinaan, edukasi hukum, pelatihan keterampilan, hingga penciptaan lapangan kerja yang legal dan produktif bagi masyarakat.

“Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Selain memberikan pemahaman terkait aturan hukum, masyarakat juga perlu didampingi dan dibantu memperoleh pekerjaan yang lebih aman, legal, dan mampu menjamin keberlangsungan hidup keluarga mereka,” tegas Ardianto.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan langkah yang humanis dan berkelanjutan, sehingga persoalan PETI dapat ditangani tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat Barito Utara.(KL)