PALANGKA RAYA,POTRETKALTENG.COM — Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus penolakan tegas terhadap gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dinilai berpotensi merampas ruang hidup serta mengancam kelestarian tradisi berladang masyarakat adat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kalimantan Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bush di sela-sela aksi damai solidaritas lintas organisasi dan Forum Kebangsaan di Bundaran Talawang, Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Bush, pengujian materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) UU PPLH—yang selama ini memberikan pengecualian pembukaan lahan berbasis kearifan lokal—membuat masyarakat peladang dan warga adat di Tanah Dayak berada dalam posisi terjepit serta seolah tidak lagi memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri.
"Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang. Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar. Bagi kami, mereka adalah orang-orang luar biasa yang turut membangun Kalimantan Tengah melalui aktivitas meladang itu sendiri," ujar Bush.
Ia menegaskan bahwa adab, adat, dan aturan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat tidak boleh diganggu gugat. Bush juga menyoroti kecenderungan yang kerap mengkambinghitamkan peladang tradisional setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), padahal pembukaan lahan dalam skala masif justru banyak melibatkan oknum korporasi.
"Kami tidak ingin ke depannya terjadi salah tangkap, salah aturan, maupun salah cara dalam penanganan di lapangan, padahal hal itu sebenarnya sudah bisa diatur melalui peraturan daerah. Aturan mengenai peladang harus lebih diutamakan agar masyarakat adat Dayak merasa warisan leluhur dan cara mereka berladang tetap terlindungi," tegasnya.
Lebih lanjut, Bush menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, bersama para kepala daerah di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng untuk berdiri di garda terdepan dalam mengawal proses hukum di MK serta memastikan perlindungan nyata bagi hak-hak peladang dan masyarakat adat.
Ia berharap perlindungan hukum dan keberpihakan pemerintah daerah ke depannya mampu mengangkat derajat kearifan lokal berladang agar tidak sekadar bertahan dari ancaman kriminalisasi, tetapi juga dikelola menjadi potensi ketahanan pangan dan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
( AULIA)

0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!