Pemprov Kalteng 1 menit baca • 9 jam lalu

PPN Murung Raya Soroti Temuan BPK, Desak Kejati Kalteng Lakukan Pengusutan

Penulis: Admin Potret Kalteng | Kamis, 19 November 2026 - 12:05 WIB
Ukuran Teks:
PPN Murung Raya Soroti Temuan BPK, Desak Kejati Kalteng Lakukan Pengusutan
Keterangan Gambar: Ketua DPD Perkumpulan Pemuda Nusantara (PPN) Kabupaten Murung Raya, Deki Alexander. (Ist)

 

 

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Ketua DPD Perkumpulan Pemuda Nusantara (PPN) Kabupaten Murung Raya, Deki Alexander, menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah terkait pengelolaan anggaran pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah temuan terkait pembangunan irigasi dengan nilai hampir Rp9,37 miliar serta pembayaran pekerjaan jalan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.

Deki menilai, temuan tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan administratif dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, perlu ada penjelasan terbuka mengenai penyebab ketidaksesuaian, pihak-pihak yang bertanggung jawab, hingga kemungkinan adanya kerugian negara apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada hal tersebut.

"Kami mempertanyakan bagaimana pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek tersebut sehingga muncul temuan BPK Kalteng. Anggaran pembangunan merupakan uang rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan," tegasnya.

Atas persoalan tersebut, DPD PPN Kabupaten Murung Raya mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah agar melakukan penelaahan dan penelusuran secara menyeluruh terhadap sejumlah temuan BPK tersebut.

PPN meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pencairan pembayaran, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Menurut Deki, apabila dalam proses penelusuran ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan bukti yang cukup, maka proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru menyisakan persoalan tanpa kejelasan. Kami ingin ada transparansi dan pertanggungjawaban. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia menegaskan, PPN Kabupaten Murung Raya akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

PPN berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.(yz)

Terverifikasi Redaksi: Disusun sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber & Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi POTRET KALTENG.
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita Ini?
Terima kasih atas tanggapan Anda!