PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Aktivitas sejumlah Debt Collector (DC) di kawasan Duta Mall Palangka Raya menjadi sorotan. Keberadaan mereka memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan keamanan serta ada atau tidaknya izin maupun kerja sama dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan tersebut.
Sorotan ini mencuat setelah adanya dugaan pemasangan GPS pada kendaraan pengunjung yang terparkir di kawasan Duta Mall Palangka Raya. Kendaraan tersebut kemudian diduga diikuti hingga ke kediaman pemiliknya, sebelum belasan orang yang diduga sebagai Debt Collector mendatangi rumah korban.
Menanggapi persoalan itu, Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., mempertanyakan sejauh mana pihak manajemen Duta Mall mengetahui aktivitas para penagih utang di lingkungan pusat perbelanjaan tersebut.
"Saya ingin mempertanyakan kepada manajemen Duta Mall Palangka Raya, apakah aktivitas para Debt Collector di kawasan tersebut diketahui dan mendapatkan izin dari pihak pengelola? Bahkan, apakah ada kerja sama antara Duta Mall dengan perusahaan leasing atau pihak ketiga yang bergerak di bidang penagihan?" ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Menurut Joseph, kejelasan mengenai persoalan tersebut penting disampaikan agar tidak menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Terlebih, area parkir merupakan fasilitas yang digunakan pengunjung untuk meninggalkan kendaraan selama beraktivitas di dalam pusat perbelanjaan.
"Jangan sampai masyarakat datang ke Duta Mall untuk berbelanja atau menikmati fasilitas publik, tetapi justru merasa khawatir kendaraannya menjadi sasaran pemantauan atau pelacakan oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Ia menekankan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penagihan utang yang dilakukan secara sah. Namun, seluruh aktivitas penagihan harus tetap mengikuti ketentuan hukum serta tidak melanggar hak dan privasi masyarakat.
Joseph pun meminta manajemen Duta Mall Palangka Raya memberikan klarifikasi terbuka terkait empat hal, yakni apakah pengelola mengetahui keberadaan dan aktivitas Debt Collector, apakah terdapat izin atau kerja sama resmi dengan perusahaan leasing maupun jasa penagihan, apakah petugas keamanan mengetahui aktivitas pemantauan kendaraan oleh pihak luar, serta bagaimana tanggung jawab manajemen dalam menjamin keamanan kendaraan dan kenyamanan pengunjung.
"Kalau memang tidak ada kerja sama dengan pihak DC, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, jika memang ada bentuk kerja sama atau pemberian akses tertentu, publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme dan batas kewenangannya," katanya.
Selain meminta klarifikasi manajemen, Joseph juga mendorong aparat kepolisian memberikan perhatian terhadap dugaan pemasangan GPS dan aktivitas penguntitan kendaraan hingga ke rumah pemiliknya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif agar diketahui pihak-pihak yang terlibat serta memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
"Duta Mall Palangka Raya harus menjelaskan persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa pihak luar bisa bebas menjalankan aktivitas pemantauan kendaraan di area pusat perbelanjaan tanpa pengawasan yang jelas. Keamanan pengunjung harus menjadi prioritas," pungkas Joseph.(yz)

0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!