MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebagai langkah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).
Felix mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan strategi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, Pemprov Kalteng, TNI, Polri dan unsur terkait lainnya.
“Kehadiran kami dalam Rapat Koordinasi bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Barito Utara. Ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah,” ujar Felix.
Ia menambahkan, koordinasi yang intensif diperlukan untuk mempercepat respons apabila terjadi kondisi darurat. Kesiapan personel, sumber daya, logistik, peralatan serta sistem penanganan yang terkoordinasi diharapkan mampu menekan dampak bencana terhadap masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan hingga 30 Juli 2026 telah tercatat 1.345 kejadian bencana secara nasional. Sebanyak 99,10 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 0,90 persen merupakan bencana geologi.
Jenis bencana yang tercatat meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor hingga kekeringan. Periode Agustus hingga September 2026 juga diprediksi menjadi salah satu periode yang perlu diwaspadai karena sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, memiliki risiko bencana yang tinggi.
Potensi kondisi yang lebih kering akibat perkembangan El Nino turut menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko karhutla.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa kondisi karhutla di wilayah Kalteng masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan laporan pemerintah provinsi, luas lahan yang terbakar telah mencapai 3.096,52 hektare.
Pemprov Kalteng sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penanganan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan sekitar 10.700 personel dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api hingga relawan.
Upaya penanganan juga dilakukan melalui jalur darat, sungai dan udara, khususnya di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kebakaran.
Pemprov Kalteng turut mendorong dukungan tambahan berupa helikopter water bombing, mesin pompa jinjing, sumur bor, selang pemadam serta Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat penanganan karhutla di daerah.
Menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Pemkab Barito Utara berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu ketika terjadi bencana.
Felix menegaskan, kesiapan sejak dini menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana, sehingga seluruh unsur terkait perlu terus membangun koordinasi dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penanganan di lapangan. (Kl)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!