DPRD Kalteng Soroti Arah RAPBD 2027, Karhutla Jadi Perhatian

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan dari sejumlah fraksi DPRD Kalteng. Efektivitas belanja, optimalisasi pendapatan, penanganan karhutla hingga pemerataan kesejahteraan menjadi catatan utama legislatif.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (15/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustina dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden yang mewakili Gubernur Kalteng.

Agenda rapat yakni mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar RAPBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan anggaran, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perhatian yang disoroti yakni penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sementara Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap sumber pendapatan dinilai harus memiliki dasar yang realistis sekaligus memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Fraksi Gerindra menyoroti aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan anggaran 2027 dinilai perlu lebih sensitif terhadap persoalan kemiskinan dan memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat meminta pengelolaan APBD dilakukan secara efisien, transparan dan akuntabel. Anggaran diharapkan lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung serta dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, fraksi-fraksi DPRD Kalteng juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai sumber pendanaan RAPBD 2027.

Pemerintah daerah didorong memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memiliki arah penggunaan yang jelas dan mendukung target pembangunan daerah.
Berbagai pandangan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam tahapan penyusunan RAPBD 2027.

Legislatif menegaskan, proses pembahasan harus mampu menghasilkan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.(yz)