Ketum Barisan Patriot Dayak Duga Proyek Gor Katingan Sebagai Modus Korupsi

POTRETKALTENG.COM - Palangka Raya - Kusutnya Proyek Pembangunan GOR Katingan yang saat ini mangkrak dan kini sudah bergulir hingga ranah pengadilan.

Membuat Ketua Umum ( Ketum) Barisan Patriot Dayak ( BAPRIDA) Kalteng  Aguster L Suan Angkar bicara.

Tokoh pemuda Pasak Talawang ini meminta audit dari tim gabungan dan audit independen agar memeriksa adanya  dugaan kerugian negara.

" Memang infonya hasil Audit Inspektorat dan BPK Katingan tidak ditemukan adanya kerugian dari Proyek GOR Katingan tahap I sampai dengan IV namun bisa saja ini disengaja dan kuat dugaan proyek ini hanya modus korupsi" ucap Agus Jumat 19 Juli 2024.

Ia mengungkapkan alasan ini adalah dugaan skenario korupsi dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari proyek tersebut.

"Bayangkan proyek ini dikerjakan dari tahun 2020 dan sudah beberapa kali berganti kontraktor dan sudah empat tahun dikerjakan hingga kini belum rampung dan tidak bisa dipergunakan" tegas Agus.

Dirinya juga menduga ada rancangan pembangunan GOR Katingan yang sengaja dibuat tidak untuk diselesaikan tapi dijadikan alat dugaan tipikor.

" Seharusnya dengan dana milyaran rupiah GOR Katingan ini sudah bisa dinikmati maanfaatnya oleh masyarakat Katingan" ungkap Agus

" Namun malah ada pernyataan Sekretaris Daerah ( Sekda) Katingan yang dilansir di beberapa media  online 

Bahwa penyelesaian GOR Katingan yang mangkrak akan apabila dilanjutkan penyelesaiannya memerlukan anggaran yang mencapai kurang lebih 1,8 M lanjutnya.

Agus melihat dengan kusutnya pembangunan GOR Katingan  ini saya duga ada permainan, dengan berjalan proyek ini hingga berjilid-jilid maka dari fee proyek saja, berapa sudah yang dihasilkan karena saat ini menurut informasi dari beberapa media bahwa saat ini GOR Katingan hanya tinggal tahapan finishing dan malah pelaksana sebelumnya diputus kontrak sepihak.

" Saya minta DPRD Katingan memanggil pihak-pihak terkait pembanguna Proyek GOR Katingan baik dari SKPD  pengguna Anggaran maupun pihak pelaksana, agar tidak seenaknya uang negara bisa digunakan untuk proyek yang bukan prioritas apalagi hanya sebagai modus korupsi saja" pungkas Agus 

( AULIA)