DPRD Kalteng Minta Pemadaman Listrik Tak Bebani Masyarakat dan UMKM

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat perhatian dari DPRD Kalteng. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pasokan listrik untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menilai masyarakat seharusnya mendapatkan kepastian terkait ketersediaan listrik. Menurutnya, pemadaman bergilir tidak semestinya menjadi solusi yang justru memberikan beban tambahan kepada masyarakat di daerah.

“Lembaga kami tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Hal ini membuat masyarakat Kalteng merasa dirugikan,” ujar Junaidi, Sabtu (8/8/2026).

Ia mengatakan, Kalteng memiliki sejumlah pembangkit listrik dengan kapasitas yang dinilai cukup besar. Bahkan, total kapasitas beberapa pembangkit disebut mencapai lebih dari 600 megawatt (MW), sedangkan kebutuhan listrik saat beban puncak di Kalteng berada di kisaran 190 MW.

Dengan kondisi tersebut, Junaidi mempertanyakan alasan Kalteng masih harus mengalami pemadaman bergilir apabila terdapat persoalan kekurangan pasokan listrik di wilayah lain yang memperoleh suplai dari sistem kelistrikan Kalimantan.

“Kalau memang ada kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, jangan sampai penyelesaiannya justru dibebankan kepada masyarakat Kalteng melalui pemadaman bergilir,” tegasnya.

Menurut Junaidi, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha. UMKM menjadi salah satu sektor yang cukup rentan terdampak karena proses produksi maupun pelayanan kepada pelanggan banyak menggunakan peralatan berbasis listrik.

Pemadaman yang terjadi berulang kali, lanjutnya, berpotensi menghambat aktivitas usaha, menurunkan produktivitas, hingga menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM.

Karena itu, DPRD Kalteng mendorong adanya solusi yang lebih adil dalam mengatasi persoalan pasokan listrik. Kepentingan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan terkait kelistrikan.

“Yang kami harapkan adalah adanya solusi yang adil. Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan listrik, terutama pelaku usaha yang kegiatan sehari-harinya sangat bergantung pada listrik,” pungkasnya. [RB]