PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Aktivitas sejumlah Debt Collector (DC) dari luar daerah di Kota Palangka Raya menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan dugaan praktik penagihan hingga kedatangan belasan orang ke rumah warga viral di media sosial.
Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., mempertanyakan pengawasan aparat kepolisian terhadap aktivitas para penagih utang tersebut. Ia meminta Polda Kalimantan Tengah dan Polresta Palangka Raya memberikan penjelasan terkait legalitas serta prosedur penagihan yang dilakukan di wilayah setempat.
Berdasarkan kronologi yang beredar di media sosial, peristiwa tersebut disebut terjadi pada Kamis, 12 November 2026. Sebuah mobil yang diparkir di kawasan Duta Mall diduga telah dipasangi alat pelacak GPS. Setelah kejadian itu, pemilik kendaraan dikabarkan mengalami situasi yang membuatnya merasa terganggu, hingga sekitar 15 sampai 18 orang disebut mendatangi rumahnya.
Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa orang-orang yang datang diduga berasal dari luar Kalimantan Tengah dan tidak membawa dokumen resmi penugasan dari perusahaan pembiayaan atau leasing.
Menanggapi informasi tersebut, Joseph mempertanyakan asal-usul para DC, perusahaan yang menugaskan mereka, serta pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penagihan tersebut.
"Pertanyaan saya sederhana, mereka datang dari mana? Leasing mana yang menugaskan? Siapa yang memberikan surat tugas? Kalau memang mereka menjalankan tugas resmi perusahaan pembiayaan, tentu harus ada identitas dan kejelasan dokumen penugasan. Jangan sampai masyarakat didatangi belasan orang tanpa mengetahui secara pasti siapa mereka dan apa kewenangannya," tegas Joseph.
Ia juga meminta kejelasan mengenai perusahaan pembiayaan yang berkaitan dengan kendaraan tersebut, termasuk siapa yang memberikan perintah penarikan dan apakah prosesnya telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Joseph menyoroti dugaan pemasangan GPS pada kendaraan. Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai pihak yang memasang perangkat tersebut, dasar kewenangannya, serta mekanisme penggunaan dan pengawasannya.
"Jangan sampai masyarakat merasa diawasi, diikuti, bahkan didatangi beramai-ramai di rumahnya tanpa kejelasan prosedur. Persoalan utang memang harus diselesaikan, tetapi bukan berarti proses penagihan boleh dilakukan semena-mena," ujarnya.
Lebih lanjut, Joseph mempertanyakan fungsi pengawasan kepolisian terhadap pihak-pihak dari luar daerah yang menjalankan aktivitas penagihan di Kota Palangka Raya.
"Ke mana fungsi pengawasan kepolisian? Bagaimana mereka bisa keluar masuk Palangka Raya dan menjalankan aktivitas seperti ini? Apakah identitas, perusahaan asal, serta legalitas penugasan mereka pernah diperiksa? Kami meminta Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat," lanjutnya.
Joseph turut menduga kemungkinan adanya praktik pembiaran atau perlindungan terhadap aktivitas para DC. Ia menilai dugaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
"Jangan sampai muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa aktivitas mereka bisa berjalan begitu leluasa karena adanya setoran kepada oknum-oknum tertentu. Saya tidak sedang menuduh institusi atau personel kepolisian tertentu, tetapi dugaan seperti ini perlu dijawab secara transparan. Kalau memang tidak ada, silakan buktikan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang nyata," tegasnya.
Ia meminta kepolisian menelusuri dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu mencakup identitas para DC, perusahaan pemberi tugas, dokumen penagihan, dugaan pemasangan GPS, hingga kronologi kedatangan belasan orang ke rumah warga.
Joseph menegaskan bahwa dirinya tidak sedang membela masyarakat yang mengabaikan kewajiban pembayaran kredit. Namun, ia mengingatkan bahwa perusahaan pembiayaan maupun pihak penagih tetap wajib menghormati hak-hak masyarakat dan menjalankan aktivitas penagihan sesuai ketentuan hukum.
"Jangan sampai masyarakat kecil selalu dituntut untuk taat hukum, sementara pihak-pihak yang menjalankan aktivitas penagihan justru tidak jelas legalitas dan prosedurnya. Kami ingin Palangka Raya tetap aman, jangan sampai masyarakat merasa takut di rumahnya sendiri," tutup Joseph F.J.W.
Ia berharap Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolresta Palangka Raya segera memberikan klarifikasi serta mengambil langkah konkret untuk memastikan aktivitas penagihan di Kota Palangka Raya berlangsung tertib, transparan, dan tidak merugikan masyarakat.(yz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!