Bahas Pengelolaan Eks Lahan Sawit, Pemkab Barito Timur Sambut Kunjungan PT Agrinas Palma Nusantara

POTRETKALTENG.COM, TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerima kunjungan PT Agrinas Palma Nusantara di Ruang Transit Kantor Bupati Barito Timur, Senin (3/11/2025). Kunjungan tersebut dipimpin Brigjen TNI (Purn.) Suharto selaku perwakilan perusahaan, didampingi unsur Pabung Kodim 1012/Buntok serta perwakilan vendor dari PT Barito Palm Oil.

Pertemuan ini membahas rencana sosialisasi pengelolaan eks lahan perkebunan sawit milik PT Multi Jaya Agro Palma (MJAP) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 4 November 2025 di Kecamatan Pematang Karau.

Dalam paparannya, Brigjen (Purn.) Suharto menjelaskan bahwa sebelumnya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas Garuda) telah melakukan penindakan terhadap sejumlah perusahaan sawit di Kalimantan Tengah yang bermasalah terkait perizinan, HGU, maupun penggunaan kawasan hutan. Dari hasil penertiban ditemukan 410.000 hektare lahan pada 127 perusahaan yang bermasalah, dengan sekitar 7.500 hektare berada di wilayah Kabupaten Barito Timur. Lahan tersebut meliputi area milik PT MJAP, PT BCL, PT KSL, dan PT BKI.

Eks lahan itu kemudian diserahkan kepada Kementerian BUMN untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui kerja sama dengan PT Barito Palm Oil, dengan luasan 5.052,23 hektare pada eks lahan PT MJAP.

Suharto berharap pengelolaan lahan ini dapat melibatkan masyarakat secara luas sehingga mampu mendorong ekonomi lokal, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

“Sosialisasi kepada masyarakat akan dilaksanakan besok di lokasi eks lahan PT MJAP. Kami berharap langkah ini menjadi awal keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah,” ujarnya.

Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelo, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut.

“Kami menyambut baik upaya pengelolaan lahan yang legal, produktif, dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Sosialisasi yang akan digelar keesokan hari menjadi tindak lanjut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait arah kebijakan pengelolaan eks lahan perkebunan yang kini berada di bawah pengelolaan BUMN.