PERPEDAYAK Soroti Antrean BBM di Kalteng, Minta Pemerintah dan Pertamina Evaluasi Distribusi

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Fenomena antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biosolar masih terus terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Kondisi tersebut menuai perhatian serius dari Perkumpulan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) yang mendesak adanya langkah konkret dan evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah serta PT Pertamina.

Ketua Umum PERPEDAYAK, Wawan Nopardo AS, menyatakan bahwa antrean panjang yang masih terlihat di beberapa daerah seperti Palangka Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, hingga Kotawaringin Barat telah membawa dampak langsung terhadap aktivitas harian masyarakat. Menurutnya, gangguan pada ketersediaan BBM secara efisien turut memengaruhi sektor transportasi, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga roda perekonomian daerah.

"Masyarakat tidak hanya membutuhkan jaminan bahwa stok BBM tersedia di depot, tetapi juga kepastian bahwa BBM dapat diperoleh dengan mudah, merata, dan tepat waktu di SPBU," ujar Wawan dalam keterangan resminya di Palangka Raya, Minggu (6/9/2026).

Sebelumnya, pihak Pertamina menyatakan bahwa pasokan dan stok BBM untuk wilayah Kalimantan Tengah dipastikan dalam kondisi aman. Meski demikian, fakta lapangan yang menunjukkan antrean mengular mengindikasikan adanya kendala pada alur distribusi, penentuan kuota, ketepatan jadwal pengiriman, maupun penyesuaian terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Wawan menyoroti kondisi geografis Kalteng yang sangat luas dengan jarak antardaerah yang berjauhan. Faktor pertumbuhan jumlah kendaraan dan peningkatan aktivitas ekonomi hingga ke wilayah pedalaman dinilai perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan tata kelola distribusi BBM.

Guna mengatasi persoalan tersebut, PERPEDAYAK mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pertamina dan instansi terkait untuk segera duduk bersama melakukan evaluasi mendasar. Beberapa poin penting yang didorong antara lain penyesuaian kuota berbasis kebutuhan aktual, penguatan pasokan pada SPBU yang rawan antrean, serta percepatan pembenahan fasilitas distribusi energi di daerah.

Selain itu, transparansi informasi mengenai ketersediaan stok dan pola distribusi juga dipandang krusial guna mencegah timbulnya keresahan serta spekulasi liar di tengah masyarakat.

"Persoalan ini tidak perlu diarahkan untuk saling menyalahkan. Yang paling penting adalah mencari solusi bersama agar distribusi BBM semakin baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Masyarakat Kalimantan Tengah berhak mendapatkan pelayanan energi yang layak, merata, dan berkeadilan," tegas Wawan.

RT