Pemprov Kalteng Tegaskan Penanganan Karhutla Harus Utamakan Perlindungan HAM

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melalui sambutan tertulis yang dibacakan Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (11/11/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemprov Kalteng terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, serta masyarakat melalui edukasi, mitigasi, pencegahan hingga pemadaman.

Selain upaya pemadaman, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap perlindungan masyarakat terdampak. Berbagai langkah dilakukan, di antaranya penyediaan rumah oksigen, masker, vitamin, bantuan air bersih dan pangan, serta penerapan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk melindungi pelajar dari paparan asap.

"Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari banyaknya titik api yang dipadamkan atau luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga dari upaya maksimal memastikan perlindungan seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan," demikian pesan Gubernur.

Sementara itu, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan bahwa kunjungan pihaknya bertujuan mendalami berbagai langkah pemerintah dalam pencegahan, penanganan, hingga pemulihan dampak karhutla di Kalimantan Tengah.

Komnas HAM memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan, termasuk perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia). Selain itu, turut menjadi perhatian masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja akibat dampak karhutla.

(Yz)