Pemprov Kalteng Perkuat Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Setda

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaporan AKIP Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026), mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Hj. Sunarti, M.M., serta diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dan biro di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Biro Perekonomian.

Dalam arahannya, Sunarti menekankan pentingnya keseriusan seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan AKIP secara tepat waktu, terukur, dan sesuai dengan capaian kinerja masing-masing. Menurutnya, pelaporan AKIP harus mampu mencerminkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas kinerja organisasi.

Ia juga mendorong seluruh biro di lingkungan Setda Provinsi Kalteng agar memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

Koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja organisasi melalui evaluasi terhadap capaian sasaran strategis, pelaporan kinerja, serta penguatan strategi akuntabilitas di masing-masing unit kerja.

Melalui rapat ini, diharapkan setiap perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dapat meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program, serta memperkuat penerapan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, pelaksanaan AKIP tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah.(yz)